Cari Blog Ini

30/12/16

RUU dan Artis Berpolitik

Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA 

WACANA memperketat artis masuk ke panggung politik menjadi berita yang menghangat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah, misalnya, melalui Kementerian Dalam Negeri setidaknya mengajukan 13 poin penting perubahan dalam RUU Pemilihan Umum (RUU Penyelenggaraan Pemilu). Seperti biasa menjelang pemilihan umum, regulasi yang mengaturkan juga ‘seolah’ harus berdaptasi dengan kondisi harian dan kontestasi politik saat ini. 

Sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sebuah sistem yang kemudian melahirkan liberalisasi politik yang terus terang saja berbasis kapital, baik uang maupun popularitas. Pada poin inilah artis atau selebritas mempunyai peluang untuk terpilih. Sementara itu, dengan model sistem seperti ini pula partai politik seolah menjadi sangat sulit untuk melakukan kontrol terhadap caleg-caleg yang terpilih. Nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik seolah tidak bermakna bagi caleg. Padahal, sisi penomoran caleg oleh parpol tersebut menjadi sangat ‘sakral’ karena pada penomoran itulah parpol dapat menegaskan dominasinya terhadap caleg. 

Di lain sisi, sisi proporsional tertutup juga dianggap tidak ideal oleh sebab sistem ini menghasilkan seolah partai politik tidak bisa berdamai pada pilihan rakyat. Sebuah dilema memang! Mengusulkan sistem yang mixed atau campuran antara proporsional terbuka dan tertutup tampaknya akan titik temu dalam RUU ini. Kita juga selanjutnya akan menunggu yang dimaksud dengan mixed system antara proporsional terbuka dan tertutup itu seperti apakah? 

Aturan atau kegagalan parpol Argumen Rodrik (2016) dalam jurnal yang bertajuk “Is Liberal Democracy Feasible in Developing Countries Studies in Comparative International Development” menarik untuk dicermati dan dipakai sebagai alat analisis teorotikal terhadap kondisi kekinian demokrasi di Indonesia. Rodrik misalkan mewant-wanti ada dua alasan mengapa demokrasi liberal seperti apa yang sedang terjadi di Indonesia hari ini mengalami beragam persoalan dan jauh dari kata ideal. Tidak adanya tradisi liberal dalam konteks mobilisasi pemilu dan kondisi struktural negara berkembang cenderung lebih merujuk pada identitas (patron, etnik, dll) daripada politik aliran. 

Mencermati dan melihat perkembangan yang terjadi saat ini di negara kita, perkembangan demokrasi di tanah air seolah menuju liberalisasi politik yang tanpa pola yang teratur. Partai politik saat ini tampak mulai goyah dalam proses pengaderan internal sehingga ada indikasi merekrut calon legislatif sebagai contoh yang tidak mempunyai latar belakang ideologis yang jelas, tetapi popular di masyarakat. Sistem politik secara umum juga tidak berjalan dengan baik, input, proses, dan output dari sistem politik yang seharusnya berjalan sesuai koridor untuk menjadi alat agregasi dan artikulasi kepentingan politik tidak bekerja dengan sempurna. 

Persoalan utama dalam konteks kepartaian, sistem politik dan penegakan hukum ini menjadi pekerjaan rumah yang sebenarnya diharapkan bisa dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Akan tetapi, saya melihat perdebatan publik yang terjadi pasca- dan akibat Pemilu 2014 tidak juga tuntas, terutama terjadi sekali di akar rumput. Jika kita mencermati media sosial misalkan, berita-berita hoax dan tidak benar menjadi menu utama harian masyakarat kita.

Sejujurnya secara kulminatif juga hal ini berdampak buruk pada kinerja sistem politik secara umum, terutama sisi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, warganegara yang kritis memang diharapkan dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis. Akan tetapi, kritis yang berlandaskan pada pengetahun. Kembali ke soal RUU Penyelenggaraan Pemilu, kami cenderung melihat masalah ini dari spektrum yang lebih luas daripada hanya melihat dari sisi perdebatan soal menghambat atau tidaknya sebagian kelompok (artis) untuk ‘berkantor’ di Senayan. 

Kami juga sepakat pada ide sebagian pengamat bahwa RUU Penyelenggaran Pemilu yang diusulkan jangan sampai bersifat diskriminatif terhadap satu kelompok atau golongan saja. Dalam pandangan kami, sistem politik di negara kita secara umum perlu untuk dievaluasi, liberalisasi yang berasas pada logika kapital baik yang sifatnya uang dan popularitas an sich memang menjadi masalah yang krusial. Sebenanrya dampak dari liberalisasi politik yang tidak ditopang dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang memadai termasuk juga kegagalan fungsi dan peran partai politik. Usulan satu tahun rekrutmen oleh partai sebelum dicalegkan oleh partai dimaknai dapat meminimalisasi kutu loncat dan memperbaiki iklim kompetisi dan kaderisasi partai politik menjadi sebuah tanda tanya besar. 

Kami cenderung memberikan masukan bahwa membuat sebuah aturan yang akan meminimalisasi kutu loncat dan pembatasan merekrut selebritas dengan melalui RUU Penyelenggaraan Pemilu seperti ibarat seperti obat analgesik atau pereda sakit sesaat. Yang menjadi masalah serius sebenarnya ialah partai politik harus dikembalikan ke khitahnya sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik pada rakyat. 

Pada bagian lain usulan Ketua DPR soal soal sekolah parlemen juga merupakan cermin yang nyata bagaimana partai politik selain gagal dalam proses kaderisasi internal pun termasuk gagal dalam memberikan pendidikan politik internal dan eksternal. Pada akhirnya, partai politik harus didorong mempunyai platform visi dan ideologi yang jelas. Parpol harus didorong mempunyai platform pengaderan yang baik. Yang paling penting parpol harus didorong untuk mengaplikasikan majamemen partai modern yang meminimalisasi kontestasi hanya kekuasaan ketimbang kontestasi ide dan program. Semoga. - 

Source and See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/64699/ruu-dan-artis-berpolitik/2016-09-02#sthash.JAJJyUNv.dpuf


22/12/16

Menyelisik PHK Pegawai Negeri Sipil

Oleh
Arizka Warganegara, Media Indonesia 9 Juni 2016

BERITA agak kontroversial minggu ini ialah desas-desus pemerintah pusat yang akan mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Maklumat yang ‘dipertanyakan’ ini menyebar luas lewat media sosial dan media konvensional. Beragam reaksi tentunya bermunculan sebagai respons terhadap ide Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) itu. Setidaknya ada tiga kelompok yang merespons hal itu. Kelompok pertama ialah kelompok yang setuju dengan usulan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja PNS selama ini. 

Alasan sederhana dan klasik, PNS ‘terkenal’ berkinerja lemah dan mengakibatkan pemborosan anggaran negara, apalagi Pemerintahan Jokowi-JK sedang giat-giatnya melakukan penghematan anggaran untuk dialihkan pada sektor produktif lain. Kelompok kedua ialah kelompok yang menentang keras rencana tersebut, baik bahasa mem-PHK, merasionalisasi, maupun evaluasi yang terdengar ‘mencemaskan’ di telinga mereka. Alasan kelompok kedua ialah kewajiban negara menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat, apa pun cara yang harus ditempuh.

Kelompok ketiga ialah kelompok yang mengambil jalan tengah dengan tidak setuju istilah evaluasi atau PHK, tetapi PNS harus diarahkan lebih produktif. Beberapa pertanyaan muncul dari ide Kemenpan-Rebiro tersebut. Bagaimana merespons hal ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Untuk menjawab hal tersebut, kami memulainya dengan pandangan bahwa menempatkan inefisiensi kinerja, lamban ,dan tidak kreatif-nya para birokrat Indonesia hanya pada institusi PNS itu tidaklah sepenuhnya adil. Sebagai sebuah sistem, ketidakberdayaan, atau boleh kita katakan kelemahan kinerja PNS, merupakan titik kulminasi dari kelemahan sistem politik secara menyeluruh. Birokrasi tidak bisa dilepaskan dari ‘aliran’ politik dan kontestasi elite politik yang terjadi hari ini. Walaupun text book mengajarkan birokrasi mesti jauh dari pengaruh politik, kenyataan memperlihatkan sebaliknya, terutama di era pilkada.

Apa yang dilakukan

Gratton dkk, misalnya, dalam artikel mereka yang berjudul From Weber to Kafka: Political Activism and the Emergence of an Inefficient Bureaucracy’ pada 2015 menjelaskan, dalam kasus Italia, misalnya, ada korelasi antara inefisiensi birokrasi dan kinerja politisi di parlemen. Politisi yang tidak kompeten dalam menghasilkan aturan bernegara juga akan berdampak pada kinerja birokrasi dan ini sebuah wujud sistem politik bahwasanya birokrasi tidak bisa dilepaskan dari sistem politik secara keseluruhan. Menjadi relevan jika target evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja birokrat. Akan tetapi, menjadi sangat naif jika evaluasi atau rasionalisasi ini pada masa yang akan datang memangkas jumlah birokrasi sejumlah satu juta PNS atau setara dengan hampir 30% total PNS di Indonesia. Kemenpan-Rebiro sudah menjelaskan evaluasi ataupun rasionalisasi akan didahului dengan melakukan kategorisasi PNS berdasarkan tingkat kompetensi dan prestasi. Proses ‘eksekusi’ terhadap PNS akan dilakukan mulai tahun depan. Berkali-kali juga pemerintah, dalam hal ini Kemenpan-Rebiro, mengungkapkan rasionalisasi ini merujuk pada tiga kata kunci pertumbuhan negatif PNS, pensiun alamiah 2019, dan efisiensi anggaran. 

Alasan yang terakhir, misalnya, berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, ada daerah yang 80% APBD-nya hanya untuk membayar belanja pegawai daripada anggaran pembangunan. Porsi terbesar anggaran daerah memang mayoritas lebih ke belanja pegawai dari pada anggaran pembangunan. Gejala sebenarnya muncul di era reformasi yang secara teoritis sesungguhnya anomali ‘teori birokrasi’ David Beetham. Beetham, misalnya, dalam buku klasik soal birokrasi, mengungkapkan ada hubungan antara kultur demokrasi dan profesionalitas birokrasi dalam masyarakat industri. Demokrasi memang ideal tumbuh pada masyarakat industri yang secara tidak langsung tipologi masyarakat industri akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional karena ada logika kompetisi di dalamnya. Ide pemerintah melakukan rasionalisasi bagai dua sisi pisau, dapat sangat bermanfaat bagi birokrasi. Akan tetapi, pada sisi lain, ini mempunyai dampak yang berisiko besar. Contoh, melakukan rasionalisasi atau evaluasi kemudian menjustifikasi bahwa seorang PNS tidak kompeten dan layak untuk di ‘PHK’ ialah konsep yang sumir dan tinggi subjektivitas. 

Pemerintah pusat mungkin juga lupa mengalkulasi iklim birokrasi di daerah akibat pilkada yang menghasilkan loyalitas PNS daerah berdasarkan istilah ABS, alias ‘asal bapak senang’. Yang tejadi di daerah hari ini ialah birokrasi bekerja bukan untuk melayani rakyat, melainkan lebih pada melayani kepala daerah. Nah, jika evaluasi ini dilakukan, kami dapat membayangkan para kepala daerah akan berupaya ‘sehebat’ mungkin mengamankan para PNS ‘kesayangan’ mereka. Inilah yang saya takutkan. Evaluasi akan berbuntut tingginya subjektivitas kelak walaupun menurut informasi, pada 2019 akan ada sekitar 500 ribu PNS yang pensiun. Kedua, Media Indonesia 4 Juni 2016 memberitakan kelompok yang terkena ‘evaluasi’ akan diminta untuk pensiun dini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah konsep ‘diminta pensiun dini’ dan apakah sudah ada instrumen hukum untuk ‘memaksa’ para PNS pensiun dini tersebut? Pada akhirnya saya melihat program rasionalisasi, evaluasi, atau bahasa ekstremnya ‘PHK’ masal PNS ini tidak akan berjalan semestinya karena beberapa faktor tersebut di atas. Kami menyarankan pemerintah, jika masalah pokoknya kompetensi dan prestasi, solusi yang paling bijak ialah edukasi dan upgrading pengetahuan terhadap para PNS. Zero growth policy PNS juga harus tetap dilaksanakan sampai angka PNS ideal. Jika masalahnya efisiensi anggaran, yang paling pokok menurut saya ialah bagaimana pemerintah menciptakan sistem keuangan negara yang akuntabel dan dapat menutup kemungkinan terjadi penyimpangan anggaran, bukan efisiensi dengan memperkecil jumlah pos anggaran, melainkan anggaran yang harus dibuat efisien, akuntabel dan tidak bocor! -

 See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49729/menyelisik-phk-pegawai-negeri-sipil/2016-06-09#sthash.7eCba5RP.dpuf

Rekonsiliasi untuk Golkar


Oleh:
Arizka Warganegara, Media Indonesia 27 Januari 2016

FEBRUARI 2016, Partai Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk menentukan kepemimpinan pasca-Aburizal Bakrie yang secara tegas tidak berminat maju kembali sebagai ketua umum. Ini sebuah momen menarik bagi Partai Golkar, misalkan menarik menyimak kontestasi Partai Golkar yang selalu berpolemik dan mengalami konflik internal yang panjang setelah Pemilihan Presiden 2014 pada beberapa pilkada di Tanah Air.

Data menyimpulkan bahwa secara tidak langsung konflik internal Partai Golkar sangat berpengaruh pada tingkat kemenangan Partai Golkar di ajang pilkada. Misalnya, pada ajang Pilkada Desember 2015, dari 116 pasangan calon Partai Golkar, partai ini hanya memenangi tidak sampai 50%. Hal ini dengan tegas disampaikan melalui media oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, pada Desember 2015.

Konflik yang berkepanjangan di tubuh Partai Golkar secara tidak langsung juga memperun­cing munculnya banyak faksi atau kubu di tubuh partai ini. Secara kasatmata, setidaknya ada tiga kubu yang dominan di partai tersebut, yakni faksi saudagar Abu­rizal Bakrie (sang ketua umum), faksi ideologis Akbar Tandjung, dan faksi ormas di bawah komando Agung Laksono.

Konflik internal kali ini sudah out of control. Tidak seperti bia­sanya setelah kekalahan Jusuf Kalla-Wiranto pada Pemilu 2009, Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie kala itu cepat berkonsolidasi dan menjadi bagian dari Pemerintahan SBY di berbagai momentum politik.

Konflik internal kali ini ialah konflik yang terparah dan terdalam melibatkan semua faksi yang ada dalam tubuh Partai Golkar. Sejujurnya, setelah kemenangan Aburizal Bakrie pada Munas Pekanbaru 2009, sebenarnya ada secercah harapan bahwa partai ini akan kembali membesar, setidaknya memenangi Pemilu 2014.

Ketika Partai Golkar di bawah besutan Aburizal mengalami kekalahan beruntun dalam berbagai perhelatan pilkada di level provinsi dan seolah terus berlanjut, analis memperkirakan kekalahan beruntun itu diduga sebagai tanda kegagalan Partai Golkar dalam memasarkan calon-calon Gubernur.

Kekalahan juga tidak hanya di Pilkada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dalam Pemilihan Legislatif 2009 partai ini hanya menempati urutan kedua dengan memperoleh 14,45%, jika dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif 2004 yang memperoleh 21,58.Angka itu kemudian hanya naik 0,30% di Pemilu 2014 menjadi 14,75% (dan itu tidak begitu signifikan).

Fenomena di atas diperparah dengan jatuhnya suara pasangan yang diusung Golkar dalam Pilpres 2009 dan kembali juga menderita kekalahan pada Pilpres 2014.

Solusi

Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, dalam bukunya, The Golkar Way membeberkan politik saudagar dan modal pedagang yang telah sedikit mengganggu stabilitas logika fairness dalam tubuh partai ini.

Dalam kata pengantar buku The Golkar Way, Akbar Tandjung menyoroti bahwa pola kepemimpinan saudagar yang sangatlah berorientasi jangka pendek, mengedepankan spekulasi bisnis, serta cenderung tidak menghargai proses, tetapi hasil pola seperti ini akan mengabaikan penguatan kelembagaan.
Apakah hal di atas menjadi poin utama yang menjadi penyebab banyaknya kekalahan Partai Golkar di arena pilkada atau ini murni sebagai kegagalan Aburizal Bakrie mendorong konsolidasi internal partai?

Pada bagian lain, terkait dengan konflik, penunjukan Jusuf Kalla sebagai ketua tim transisi juga merupakan solusi yang tepat. Munas rekonsiliasi atau munas bersama dua Kubu Ancol dan Bali ialah solusi yang paling tepat untuk atasi kisruh Partai Golkar. Konflik Partai Golkar ini sudah mengarah pada konflik antarkubu dan sangat politicking situasinya, dalam situasi konflik seperti ini, secara teoritis yang paling tepat dengan menciptakan alternatif pilihan.

Alternatif pilihan itu, adalah menyelenggarakan munas dipercepat dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik serta dimediasi person yang tepercaya dalam kelompok yang berkonflik tersebut.

Tokoh-tokoh ideologis Golkar tersebut bisa jadi penyejuk beberapa kubu yang ada dalam tubuh Partai Golkar. Selain munas rekonsiliasi, hal lain yang patut dipertimbangkan oleh Partai Golkar dan sebagai cara mendorong kinerja partai ialah mencari tokoh-tokoh alternatif sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar ke depan.

Tokoh-tokoh muda Golkar dari beberapa kelompok dan profesi seharusnya dipersilakan saja dimunculkan untuk berkompetisi merebut kursi Golkar 1, dan ini menyehatkan bagi perkembangan Partai Golkar ke depan.

Apalagi, 2019 ialah era kontestasi anak-anak muda dan Partai Golkar harus antisipasi perubahan skema politik tersebut jika tidak mau terhempas oleh spektrum politik baru Indonesia yang kita duga akan terjadi pada 2019.



http://www.mediaindonesia.com/news/read/26179/rekonsiliasi-untuk-golkar/2016-01-27