DILEMA BIROKRASI PEMDA ALA PP 41

DILEMA BIROKRASI PEMDA ALA PP 41
Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)


Beberapa hari ini warga Bandar Lampung mengalami demam menontot bisokop yang luar biasa, semenjak film ayat-ayat cinta diputar di bioskop 21 bandar lampung, semua kalangan mulai dari Anak Baru Gede (ABG) sampai dengan kalangan kelas menengah mapan kota mengantri untuk menonton film tersebut.

Ayat-ayat cinta sebuah film yang bergenre cukup romantis namum penuh hal-hal yang sifatnya filosofis keagamaan serta berbagai macam akibat dari pembelajaran hidup. Harus diapresiasi hasil karya Hanung Bramantyo ini, walaupun sebenarnya sutradara Hanung Bramantyo kurang dapat menampilkan film ini kedalam sebuah film yang bernuansa Arab dan Islami serta sesuai dengan jalan cerita novel aslinya.

Akan tetapi kedua sosok anak muda seperti novelis Habiburahman El Shirazy dan sutradara film Hanung Bramantyo telah mencoba menggugah selera perfilman di tanah air, mengubah paradigma film ber-genre hantuisme seperti film-film suster ngesot dan hantu jembatan ancol menjadi film yang ber-genre roman humanisme.

Pada bagian lainnya, ternyata hiruk pikuk warga Bandar Lampung untuk menyaksikan film Ayat-ayat cinta ternyata juga ’menyebar’ kedalam tubuh para birokrat di Bandar Lampung dan Kabupaten/Kota lainnya di provinsi ini, nuansa haru biru, senang dan gelisah beberapa hari ini melanda para birokrat terutama di kota Bandar Lampung, bagaimana tidak, implementasi PP NO.41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat para birokrat tersebut tidak bisa tidur dalam suasana yang lelap.

Entah disengaja atau tidak gejala ini? perubahan paradigma ini ternyata juga melanda birokrat di Lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung. Semua menjadi tegang menanti dalam ketidakpastian antara tetap dipertahankan atau tidak dalam skema Organisasi Perangkat Daerah yang baru oleh Baperjakat Pemkot Bandar Lampung. Ketakutan akan pergeseran posisi karena perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah akibat implementasi PP 41 seolah-olah menjadi mimpi buruk bagi yang tergeser akan tetapi hal tersebut juga di lain sisi menjadi sebuah berkah buat yang kemudian dapat posisi lebih baik dari sebelumnya.

Dilema PP 41

Berbagai kendala mengenai tidak efisiennya struktur birokrasi kemudian membuat Pemerintah Pusat mengundangkan PP NO. 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah menggantikan Peraturan yang lama hal ini kemudian membuat OPD Provinsi, kabupaten dan kota diseluruh Indonesia mengalami perubahan baik dari sisi teknis maupun substansi.

Secara umum unsur perangkat daerah kabupaten ataupun kota terdiri atas 6 unsur, yaitu unsur staf yang merupakan bagain dari sekretariat daerah, unsur perencanaan yang berada pada dibawah pengawasan Bapedda, unsur pelaksana yang merupakan dinas-dinas daerah, unsur pendukung yaitu badan-badan daerah, unsur pengawas yang merupakan bagian dari kantor inspektorat dan sekretariat DPRD. Keenam unsur ini harus saling bersinergi untuk menjalankan peran dan fungsi pemerintahan di daerah.

Menimbang begitu pentingnya pengaturan terhadap keenam unsur tersebut maka pemerintah pusat selalu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan-persoalan kelembagaan pada level pemerintahan di daerah. Perhatian yang super lebih ini pula yang kemudian sering sekali pemerintah pusat mengganti PP sejenis dalam rentang waktu yang tidak begitu lama dan harus dipertanyakan ada ketidak-jelasan motif teknis disebalik pergantian PP sejenis tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas, pada bagian lain, beberapa harian lokal menampilkan foto-foto pelantikan para pejabat baru esselon III dan IV di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Kemudian juga diikuti dengan beberapa daerah lainnya. Sebuah fenomena restrukturisasi besar-besaran ala PP NO. 41 menjadi tema penting birokrasi pemda Kabupetan/Kota di Lampung minggu-minggu ini.

Secara umum restrukturisasi pasti diawali dengan niatan baik oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan struktur birokrasi yang lebih baik, akan tetapi terdapat beberapa masalah yang timbul akibat pelaksanaan PP NO. 41 Tahun 2007 ini setidaknya terdapat 3 (tiga) masalah krusial yang timbul akibat dari implementasi PP ini.

Pertama, subjektifitas penempatan pejabat, secara umum penempatan pejabat dalam konteks pemerintahan pusat/daerah melewati beberapa mekanisme salah satu mekanisme yang tidak akan dilewatkan adalah baperjakat. Secara teknis, penempatan pajabat daerah akan dinilai lebih objektif jika peran baperjakat juga dapat objektif dalam melakukan penilaian terhadap siapa-siapa saja yang berhak untuk ‘menduduki’ jabatan tertentu dalam birokrasi.

Kedua, secara umum restrukturisasi birokrasi pemda juga akan sangat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Setiap dinas, kantor, badan, kecamatan sampai dengan kelurahan sibuk untuk membenahi persoalan nomenklatur dan struktur pejabat internal masing-masing, ditambah lagi dengan kebiasaan kerja birokrasi pemda yang terkenal lambat dan penuh dengan slogan jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Sebagai contoh misalkan, seorang teman yang baru pindah dari daerah lain memerlukan waktu lebih dari 2 minggu hanya untuk mengurus kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bandingkan dengan Kabupaten Sragen yang mampu memberikan pelayanan super cepat untuk pengurusan pembuatan KTP baru.

Ketiga, adalah persoalan tarik menarik kepentingan penempatan pejabat pasca diundangkannya PP NO.41 Tahun 2007 yang jauh dari logika the right man in the right position. Setelah diamati lebih detail hubungan transaksional politik tidak hanya terjadi di Partai Politik saja, dalam tubuh birokrasi di era Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pun ternyata yang lebih mementingkan hasil dari transaksi politik tersebut dibandingkan dengan kemampuan personal dalam menjalankan tugas sebagai birokrat. Dan momentum restrukturisasi ala PP 41 juga merupakan bagian dari pembuktian bahwa memang telah terjadi hubungan transaksional tersebut sehingga kedepan akan lebih sering terdengar slogan orangnya bupati/walikota, wakil dsbnya dibandingkan dengan slogan kerja baik pasti posisi baik.

Pada point inilah sebenarnya titik krusial masalah, dimana letak netralitas para birokrat dalam tubuh birokrasi? Adakah jaminan atau siapakah yang dapat menjamin bahwa birokrasi tidak tersentuh oleh kekuasaan? Negeri ini sudah menjadi sangat absurd dimana yang samar-samar seolah-olah sebuah kenyataan sementara yang nyata tidak terlihat.

Akhirnya, andai semua birokrat di negeri ini mempunyai hati seperti tokoh Fahri dalam film ayat-ayat cinta yang selalu berbuat baik, berpikir positif serta tidak mengharapkan imbalan dari kebaikan yang diperbuat maka negeri ini akan menjadi sebuah negeri yang lebih maju dan sejahtera, mudah-mudahan kita akan menemukannya kelak..

Komentar

Postingan Populer