E-POLICE DAN PELAYANAN PRIMA POLTABES

E-POLICE DAN PELAYANAN PRIMA POLTABES
(SMS Centre 081541007811)
OLEH:
Ariefaldi Warganegara
(Ajun Komisaris Polisi, Kapolsek Teluk Betung Utara)


Pemerintah Indonesia di era reformasi jika dibandingkan dengan era sebelumnya banyak menghadapi tekanan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam bekerja. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus mencari terobosan-terobosan yang positif dalam menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut. Salah satunya adalah dengan E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik.

Pada saat ini E-Government semakin berperan penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Transformasi traditional government menjadi electronic government (E-Government) telah menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Inisiatif E-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Hal tersebut telah dilanjutkan dan ditindaklanjuti pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government.

Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

E-Police dan Poltabes Bandar Lampung

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai bagian integral dari Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk menerapkan E-Government tersebut di dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Institusi yang mengemban tugas pokok yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Pertama, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, Menegakkan hukum, dan Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diatas, akhirnya juga membuat Polri tidak dapat terlepas dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugasnya yang lebih baik dan lebih berorientasi kepada masyarakat. Hal tersebut haruslah disikapi oleh institusi Polri secara bijak, arif, benar dan tepat, sehingga tuntutan dan harapan masyarakat tersebut dapat terwujud dan tujuan dari organisasi Polri juga dapat tercapai sesuai dengan harapan bangsa dan negara ini.
Untuk itulah pada saat ini Polri telah memperkenalkan E-Police (Electronic Police) sebagai bagian dari implementasi E-Government dalam dimensi yang lebih mikro tentunya. Harapan masyarakat tersebut bukan suatu yang mudah untuk dilakukan mengingat selama ini fenomena pelayanan yang kurang memuaskan masih sering menjadi pembicaraan dan mengundang berbagai kritik dari masyarakat terhadap institusi Polri.

Masyarakat sering mengeluh terutama disampaikan di berbagai media massa terhadap pelayanan yang dilakukan oleh instansi Polri itu sendiri. Beberapa contoh keluhan masyarakat yang merasakan rendahnya pelayanan yang dilakukan oleh Polri diantaranya adalah, Pertama, Pelayanan Polri dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli masih ditemukannya kurangnya pemahaman anggota akan tugasnya serta kurangnya merespon secara cepat dalam menanggapi laporan oleh masyarakat. Kedua, Pelayanan SIM, STNK, dan BPKB masih belum optimal dan masih ditemukannya pungutan liar (pungli) oleh anggota Polri. Ketiga, Masih adanya diskriminasi dalam pelayanan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, maka semakin tinggilah tuntutan masyarakat kepada Polri akan pelayanan kepada mereka. Masyarakat mengharapkan Polri dapat membantu mereka dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Masyarakat juga mengharapkan petugas polisi dapat datang secepat mungkin ke tempat yang membutuhkan pertolongan polisi.

Pada dasarnya masyarakat cenderung enggan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sesuatu hal karena hal itu akan membuang waktu, biaya dan tenaga mereka. Jelas masyarakat tidak akan mau dirugikan akan hal ini. Keterbatasan alat komunikasi serta sarana mobilisasi sangat mempengaruhi kecepatan dan kesigapan petugas Polri dalam menanggapi laporan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu terobosan yang dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan Polri terutama dengan anggota yang melakukan tugas pelayan di lini terdepan.

Dan, Electronic Police (E-Police) tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan Polri dalam upaya menyikapi tuntutan masyarakat khususnya di bidang pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat menginginkan terwujudnya situasi keamanan yang kondusif sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang, tentram dan dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari tanpa ada gangguan.

Poltabes Bandar Lampung sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki permasalahan dan tuntutan yang sama dalam konteks memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya, Poltabes Bandar Lampung juga merespon dengan positif masalah tersebut dan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Electronic Police sebagai salah satu alat pelayanan Polri terhadap masyarakat juga telah diupayakan implementasinya di Poltabes Bandar Lampung. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan Short Message Service Centre (SMS Centre) dengan nomor 081541007811

Saat ini bantuan dari masyarakat terhadap tugas polri dirasakan masih sangat minim. Masih banyak ditemukannya masyarakat enggan untuk melaporkan atau menghubungi kantor polisi untuk melaporkan sesuatu hal. Banyak hal yang menjadi alasan akan hal tersebut, diantaranya adalah petugas yang tidak simpatik, terkesan angkuh dan bahkan tidak perduli terhadap masyarakat yang melapor dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor sarana prasarana yang ada.

Dengan adanya SMS Centre 081541007811 tersebut diharapkan kedepan dapat meminimalisasi hal tersebut diatas. Pun, melalui electronic police tersebut khususnya SMS Centre itu, Poltabes Bandar Lampung berupaya agar hal-hal tersebut dapat diatasi dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Masyarakat yang ingin melaporkan suatu kejadian atau memerlukan bantuan polisi dapat lakukannya melalui SMS Centre tersebut. Dengan SMS Centre ini Poltabes Bandar Lampung berupaya menanggapi dan merespon setiap laporan yang diterima agar harapan masyarakat dapat tercapai dan dapat menimbulkan citra yang positif dari masyarakat kepada Polri mudah-mudahan....

Komentar

Anonim mengatakan…
wah...lagi cari2 bacaan bwt skripsi koq ktemuya bapak neh...^-^
Anonim mengatakan…
koq sama , aq juga lagi cari2 bahan untuk skripsi ni....^^

Postingan Populer