FENOMENA GOLPUT PILKADA DAN DELEGITIMASI SISTEM POLITIK LOKAL

FENOMENA GOLPUT PILKADA DAN DELEGITIMASI SISTEM POLITIK LOKAL
(Sebuah Komentar )

Arizka Warganegara,S.IP,.M.A
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id


Sejarah Demokrasi Lokal

Ilmuwan yang sangat saya hormati Almarhum Nurcholish Madjid, misalkan selalu berbicara tegas bahwa tantangan masa depan demokrasi negeri ini adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai sipil . Dengan kata lain tantangannya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat masyarakat beradab benar-benar menjadi pandangan hidup.

Tulisan ini dibuat disamping sebagai sebuah perenungan terhadap keinginan almarhum, juga untuk menyambut serta ‘mengamini’ perjuangan seorang Sarwono Kusumaatmadja dan Jeffry Goevanie untuk melanjutkan pencalonannya sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari perahu calon independen. Bagaimana tidak, kearoganan partai-partai politik selama ini memang sudah membuat gerah banyak pihak. Bagaimana mungkin pencalonan seorang untuk menjadi bakal calon gubernur ataupun bupati/walikota selalu hanya ditentukan oleh dua hal pokok, pertama politik uang, kedua kekerasan. Kedua instrumen inilah yang lebih dominan ketika seseorang masuk dalam area partai politik untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, ataupun bupati/walikota. Bahkanpun kalau kita mau bicara jujur organisasi terkecil dalam satu negara yang selalu disepelekan tingkat ‘melek politik-nya’ yaitu desa, ternyata pemilihan kepala desa jauh lebih maju dan dapat mengakomodir calon independen dibandingkan dengan pilkada gubernur, bupati atapun walikota untuk level yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, mungkin dapat menjadi salah satu referensi bagi mendorong diperbolehkannya calon independen ‘nyalon’ pada pilkada. Walaupun kita sadar secara akademik, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh tersebut terdapat format khusus bagi kepemerintahan dan proses politik di NAD dan secara hukum PP NO.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh merujuk pada UU OTSUS NAD bukannya UU NO.32 Tahun 2004, akan tetapi secara teoritiknya, substansi demokrasi dalam satu negara tidak dapat dibeda-bedakan antara berbagai provinsi di NKR. Hal ini bermakna jika dengan adanya PP NO.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh calon independen diperbolehkan mengikuti Pilkada, maka seharusnya secara substansi demokrasi pada bagian provinsi di NKRI lainnya seharusnya juga diperbolehkan calon independen untuk dapat mencalonkan diri dalam Pilkada.

Merujuk pada PP NO. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Pasal 67 dinyatakan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota boleh diajukan dengan 4 (empat) cara yaitu, 1). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, 2). Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, 3). Gabungan Parpol dan Parpol lokal dan/atau, 4). Perseorangan. Dalam perspektif ilmu politik tidak ada satupun alasan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menyetujui calon independen ikut berkompetisi dalam Pilkada. Oleh sebab itu saya sangat optimis jika Mahkamah Konstitusi mau berangkat dari aturan yang fair dan tidak diskriminatif suatu ketika nanti Mahkamah Konstitusi akan menerima judicial review terhadap UU NO.32 Tahun 2004 dan kemudian membolehkan calon independen untuk ikut serta dalam Pilkada. Sebagai perbandingan saja untuk pembaca, hasil pilkada Gubernur di Nanggroe Aceh Darussalam misalkan memenangkan calon independen Irwandi Yusuf sebagai Gubernur dan pilkada di kabupaten/kota di NAD, 6 (enam) dari 11 (sebelas) bupati/walikota di NAD berasal dari calon independen.

Merujuk pada fenomena diatas tersebut maka dalam pandangan saya terdapat beberapa alasan politik untuk mendesak pemerintah pusat mendukung usulan kaum akademisi, aktivis sosial termasuk juga masyarakat awam untuk dapat mewujudkan payung hukum bagi dibolehkannya pencalonan gubernur secara independen dalam konteks pilkada gubernur di Lampung pada tahun 2008, beberapa alasan tersebut ialah:


Pertama, Adanya calon gubenur independen adalah bagian dari demokratisasi di level lokal. Proses ini adalah bagian dari penting dari proses pembangunan demokrasi lokal, pada bagian lain proses ini juga merupakan langkah positif bagi agitasi politik masyarakat yang selama ini seolah-olah tidak mempunyai akses untuk mengadu terhadap salahnya pilihan politik mereka dalam setiap arena pilkada di Indonesia. Pada bagian lainpun dalam UUD 1945 Pasal 28, sudah jelas dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dipilih dan memilih. Dan hal ini kemudian tidak membatasi bahwa hak dipilih haruslah melewati mekanisme partai-partai politik, sejarah sendiri menunjukkan bahwa ide dasar adanya partai-partai politik hanyalah akal-akalan untuk mengaburkan nilai-nilai demokrasi langsung dikarenakan alasan terlampau banyaknya pemilih dan luasnya wilayah sebuah negara.

Kedua, mereduksi ketidak-free dan fair-nya partai-partai politik dalam proses penentuan calon. Kita semua sudahlah sangat mahfum, era transisi demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya oligarkisme partai-partai politik, selama ini partai-partai politik tidaklah bisa diharapkan menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang mapan untuk rakyat. Partai politik hanya sibuk untuk memperebutkan kekuasaan dengan lip service bersama dengan kepentingan rakyat. Merujuk pada data desk pilkada depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah 22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009 nanti jika pilihan politik masyarakat hanya elit-elit politik yang tersedia hari ini.

Ketiga, Dengan adanya calon independen maka akan memperbanyak variasi pilihan politik masyarakat dalam arena pilkada yang selama ini selalu disediakan hanya dengan mekanisme satu pintu oleh partai politik. Jika kita lihat data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 untuk arena pilkada saja golput mencapai 30,65%, artinya secara umum sepertiga jumlah pemilih tidak tertarik untuk memilih. Ada apa dengan ini? Logikanya jika kita sebagai konsumen bakso misalkan, kemana saja warung bakso tersebut itu pindah maka kita akan mencarinya, begitupun pilihan di pilkada jika calon-calon baik gubernur, bupati ataupun walikota sudah memikat hati kita maka tidak ada alasan kita untuk tidak datang ke TPS dan memilih, sayangnya arena pilkada dengan mekanisme penentuan calon hanya melalui partai-partai politik pada akhirnya membatasi pilihan-pilihan politik masyarakat, calon yang mempunyai modal besar akan menggusur calon-calon yang mempunyai popularitas dari tahap awal proses pilkada dan ini adalah sesuatu yang naif, tidak fair dan Dzalim. Esensi demokrasi adalah popular majority bagaimana akan mencapai prinsip ini jika dari awal potensi calon yang akan memperoleh popular majority dari awal sudah terinterupsi

Keempat, dengan penentuan bakal calon di arena pilakada hanya dilakukan oleh partai-partai politik maka hal ini akan menciptakan demokrasi elit dalam arena transisi demokrasi. Calon independen diharapkan dapat mereduksi hal tersebut, jika regulasi seperti ini dipertahankan maka kedepan dan seterusnya hanya elit politik saja yang mempunyai akses langsung dengan kekuasaan sementara golongan non elit tidak akan mempunyai akses terhadap kekuasaan secara langsung dan satu sisi hal ini tidaklah fair, kita berharap dengan adanya calon independen demokrasi elit akan berubah menjadi sosok demokrasi rakyat dan kedepan seharusnya semua komponen bangsa harus mendorong terwujudnya satu aturan yang tidak lagi membatasi akses kekuasaan hanya untuk elit politik saja.

Kelima, Meminimalisir politik uang (money politics) dalam internal partai-partai politik dan juga memperkecil pilihan politik yang salah dalam masyarakat. Hal ini juga penting karena pada akhirnya akan memberikan pendewasaan bagi manajemen partai-partai politik untuk setidaknya merubah pola-pola pengurusan partai yang masih berbau feodal dan tradisional. Dengan adanya calon independen parpol-parpol tersebut pasti akan berbenah untuk kembali memenangkan suara rakyat.

Walau pada akhirnya jika ide ini hanya sebuah wacana untuk pilgub 2008, akan tetapi jika pemerintah mau fair dan bijak terhadap kehendak masyarakat maka kedepan calon independen harus diwujudkan dan bukan hanya menjadi wacana saja. Pada akhirnya jika mimpi ini terwujud maka hanya orang-orang yang berinvestasi pada moral politik-lah yang akan menjadi pemimpin di negeri ini.

Wawlahua’lam Bishawab

Komentar

Postingan Populer