GOLPUTISME, ETNISISME DAN DELEGITIMASI POLITIK LOKAL

GOLPUTISME, ETNISISME DAN DELEGITIMASI POLITIK LOKAL

Arizka Warganegara,S.IP,.M.A
Dosen FISIP Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id
Ph : 08197990498


Mencermati beberapa Pilkada di tanah air belakang ini, kita semua menjadi semakin miris manakala pemimpin yang dihasilkan dari proses-proses yang sangat demokratis tersebut ternyata jauh menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Pilkada baik untuk level Gubernur, Bupati dan Wailkota pada awalnya diciptakan sebagai wahana rekrutmen politik untuk mencari pemimpin politik yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sebagai pemimpin daerah. Banyak kalangan dalam dan luar negeri berpendapat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap memiliki progres kemanjuan yang luar biasa akan tetapi sangat disayangkan karena progresivitas tersebut hanya pada sisi formalisme demokrasi saja dan tidak diikuti oleh kemajuan dari sisi pemahaman akan substansi demokrasi.

Dalam konteks menurunnya kualitas pemimpin dan legitimasi politik yang dihasilkan dari proses Pilkada di tanah air, menarik untuk memberikan analisas secara akademik tentunya. Menurut pandangan saya terdapat 2 (dua) hal yang menarik untuk dapat dipersalahkan mengapa penurunan kualitas tersebut dapat terjadi, pertama adalah fenomena semakin meningkatnya golput dan kedua adalah fenomena eksploitasi sentimen etnis dalam ranah politik praktis Pilkada.

Pertama, fenomena semakin mengingkatnya golput. Pada awalnya, Pilkada (Gubenur, Bupati dan Walikota) sebenarnya di setting untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki legitimasi tinggi, akan tetapi fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa asumsi awal yang dibangun tersebut jauh dari realita. Bagaimana misalnya pemimpin politik yang dipilih dari cara yang demokratis (pilkada-red) mempunyai legitimasi kuat untuk menjalankan pembangunan jika angka golput melebihi angka yang memilih pemimpin tersebut.

Pembangunan dapat terlaksana jika legitimasi politik kuat akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di tanah air. Merujuk pada data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah 22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009 nanti jika pilihan politik masyarakat hanya elit-elit politik yang tersedia hari ini.

Sebagai contoh terbaru di Provinsi Lampung adalah hasil pilkada di Tulang Bawang baru-baru ini (Radar Lampung, 14 November 2007) yang dimenangkan oleh pasangan Abdurrahman Sarbini dan Agus Mardihartono yang meraih suara 152.799 (38,32%) pasangan Khamamik 128.854 (32.31%), pasangan Syofandi Warsito 82.427 (20.67%) dan pasangan Santori dan Bambang 34.687 (8.7%). Sedangkan suara golput mencapai 160.658 atau lebih dari pasangan yang menang dalam pilkada tersebut, jadi jika kita mau jujur maka sebenarnya hasil yang terjadi di Tulang Bawang mengindikasikan bahwa calon angka legitimasi politik kalangan golput melebihi dari angka legitimasi politik pemenang.

Kedua, adalah fenomena sentimen etnis yang banyak digunakan elit untuk memenangkan ‘hati’ massa pemilih. Berbicara mengenai beberapa proses Pilkada di tanah air terdapat kesan bahwa politik etnisisme menjadi instrumen yang selalu dimunculkan. Hampir semua calon memainkan isu kesukuan untuk menjaring masa dan dukungan politik. Satu sisi hal ini sangatlah lumrah apalagi Pilkada sekarang identik dengan popular democracy artinya orang yang lebih populer mempunyai peluang untuk menang. Dan secara kasat mata etnis yang terbanyak dari sisi populasi tentunya mempunyai peluang lebih besar untuk menang. Akan tetapi pada lain sisi mesti juga dipertimbangkan bahwa memainkan isu etnis saja tidaklah cukup untuk menang di Pilkada.

Pada satu sisi, politik etnisisme akan sangat efektif untuk menjaring suara pada kelas menengah kebawah terutama sekali pemilih basis masa pedesaan dan pinggiran kota yang relatif less secara ekonomi. Kita juga tidak dapat menafikkan bahwa persentase pemilih pedesaan dan pinggiran kota yang masuk dalam kalangan kelas menengah kebawah jauh lebih banyak berbanding dengan pemilih kelas menengah atas dan kota. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika para kandidat tersebut memankan isu etnisisme sebagai isu sentral dalam setiap kampanye mereka maka yakinlah bahwa semboyan Jawa pilih Jawa, Lampung pilih Lampung, Minang pilih Minang dan lain-lain semakin terdengar santer menjelang pilkada.

Saya hanya memberikan sebuah catatan akademik tentunya untuk para tim sukses pilkada tersebut. Bahwa sangatlah tidak marketable untuk menang dalam Pilkada hanya dengan berharap pada isu-isu etnis saja. Artinya jangan hanya berharap jika mayoritas di etnis di propinsi tersebut adalah etnis X bagaimana caranya untuk memenangkan Pilkada tersebut kemudian mencari pasangan yang berasal dari etnis X tersebut kemudian kemenangan dapat dicapai dan selesai masalah.

Secara teoritis semakin banyak etnis, partai politik, agama, latar belakang pendidikan, profesi dan umur dll maka secara matematis pasangan yang diusung akan lebih mempunyai peluang besar untuk menang di Pilkada. Pasangan yang akan memenangkan Pilkada adalah pasangan yang cerdas untuk mengumpulkan instrumen prilaku pemilih (voting behaviour) tersebut.

Pada bagian lain, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana pentingnya legitimasi politik yang kuat diperlukan oleh seorang pemimpin untuk mengubah mimpi buruk rakyatnya menjadi sebuah mimpi indah. Sebagai contoh adalah negarawan Lee Kwan Yew. Ketika Singapura menjadi negara yang berdaulat penuh pada 1959 negara tersebut masuk kategori negara dunia ketiga. Saat itu ekonomi negara ini sangat bergantung perdagangan hasil dari pajak pelabuhan transit (entreport) dan pendapatan per kapita hanya 443 dolar AS. Populasi masyarakat Singapura pada masa itu berjumlah 1,58 juta dan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 4% serta tingkat pengangguran mencapai rata-rata 5%. Masalah utama Singapura pada masa itu adalah perumahan dan hanya 9% rakyatnya yang dapat merasakan perumahan yang disediakan pemerintah. Selain masalah perumahan, korupsi serta tingkat kriminalitas yang tinggi juga menjadi persoalan yang serius.

Empat dekade kemudian negara ini menjadi salah satu negara termakmur di dunia. Keberhasilan itu tidak terlepas dari program People's Action Party (PAP) memajukan negara tersebut. Ada tiga program utama partai ini dalam menyelesaikan permasalah Singapura pada era 1960-an. Pertama, PAP melalui pemerintah yang berkuasa meningkatkan SDM Singapura melalui program pendidikan. Kedua, menyediakan perumahan publik untuk mengatasi 81% masyarakat Singapura yang tidak memiliki rumah. Ketiga, melaksanakan program yang efektif untuk memberantas korupsi dan hal yang sama juga dilakukan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Contoh lain dalam konteks Indonesia adalah Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, bagaimana beliau dapat berkonsentrasi penuh membangun gorontalo sehigga provinsi ini menuju salah satu provinsi termakmur di Indoensia. Hal tersebut dapat dilakukan karena dukungan real politik masyarakat Gorontalo yang mencapai 81% di arena Pilkada, sebuah angka fantastis untuk perlehatan politik besar semacam pilkada di tanah air.

Dengan dukungan politik masyarakat Gorontalo yang melebihi 80% tersebut membuat Fadel Muhammad mampu berinovasi dan berimproviosasi dalam konteks kepemerintahannya, sebagai contoh misalkan keberanian Fadel Muhammad untuk menjalankan desentralisasi total bagi provinsinya terkadang sering membuat pemerintah pusat ‘marah’ kepadanya. Kritik terkeras Fadel tertuang dalam Desertasi doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, dalam desertasinya tersebut seperti yang dikutip situs www.ugm.ac.id, Fadel mengungkapkan pentingnya daerah untuk berani mengambil sikap berlainan dengan pusat demi kepentingan rakyatnya dengan kata lain menurut Fadel, Gubernur yang baik adalah seorang Gubernur yang berani berinovasi dan berani melakukan-melakukan terobosan.

Pada akhirnya meretas kedua fenomena diatas golputisme dan etnisisme, akan sangat berpengaruh positif pada lebih baiknya kualitas penyelengaraan Pilkada di Tanah Air. Semoga saja semua pihak yang ’bertanding’ nanti menyadari pentingnya sebuah visi politik untuk rakyat dibandingkan hanya memaksakan kepentingan politik sesaat saja.

Komentar

Postingan Populer