Cari Blog Ini

07/09/08

KRISIS POLITIK DI ASIA TENGGARA

KRISIS POLITIK DI ASIA TENGGARA
(Catatan Kritis Politik Thailand)
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Dosen FISIP Unila)
Thailand dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang sedang dilanda demam reformasi politik, banyak kalangan berpendapat bahwa dua negara ini baik Thailand maupun Filipina sampai dengan hari tetap menjadi ikon contoh suksesnya demokrasi di kawasan ini, walaupun kemudian medio 1998, Indonesia menyusul menjadi bagian dari ikon tersebut. Apa yang menarik dari kedua negara ini dalam berdemokrasi. Sebuah sistem tardisional-kolonial yang kemudian dipaksanakan untuk berdemokrasi menjadi inti dari teater drama politik di kedua negara tersebut. Thailand misalnya, tradisi politik yang banyak dipengaruhi oleh warisan kerajaan Sukhotai menjadi model bagaimana elit-elit Thailand berpolitik sementara itu di Filipina tradisi people power tetap menjadi isu sepanjang masa yang diusung ketika Filipina berada di level krisis politik. Bahkan sebagian besar rakyat Filipina menganggap bahwa people power adalah bagian dari gerakan suci.
Sejarah mencatat bahwa di kawasan Asia Tenggara hanya 2 (dua) Negara saja yang memiliki tradisi perubahan politik secara cepat yaitu Filipina dan Indonesia. Di Filipina kepemimpinan Marcos menjadi contoh bagaimana people power mampu menjatuhkan rezim yang populis-otoriter. Pada tahun 1998 hal yang sama terjadi di Indonesia. Rezim populis-otoriter Soeharto akhirnya jatuh di tangan perlawanan rakyat dan mahasiswa.
Dalam konteks politik kawasan Asia Tenggara terdapat tiga paradigma pembangunan politik. Pertama, negara-negara yang berfokus kepada pembangunan ekonomi dengan mengabaikan perkembangan demokrasi politik. Singapura dan Malaysia adalah contoh Negara di kawasan ini yang masuk dalam kategori ini. Kedua, Negara-negara yang fokus kepada perkembangan politik akan tetapi lemah dalam konteks ekonomi. Thailand, Filipina dan Indonesia adalah ketiga negara di kawasan ini yang sangat maju level demokrasi-nya akan tetapi lemah secara ekonomi. Walaupun negara secara nyata kita lihat bahwa Thailand sudah mulai melakukan reformasi di bidang ekonomi terutama sekali setelah krisis mata uang Baht melanda Thailand pada tahun 1997. Ketiga, adalah kategori dimana secara politik dan ekonomi negara yang bersangkutan masih lemah. Negara-negara di kawasan indo cina seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar adalah negara-negara yang masuk dalam kategori ketiga ini.
Manarik jika kita mengaitkan tesis ini kepada apa yang terjadi di Thailand dan Filipina sekarang ini. Kedua negara ini secara teoritis masuk dalam kategori kedua, negara-negara yang baik secara politik (demokrasi berkembang) akan tetapi lemah secara ekonomi. Nampaknya terdapat gejala global bahwa sistem politik demokrasi yang dibangun tidak didasarkan kepada fundamental ekonomi yang baik akan terus mengalami gangguan dan ketidakmapanan. Hal inilah yang jelas terlihat dalam konteks kedua negara tersebut. Jika kemudian kita melihat bagaimana isu-isu populer yang digulirkan pihak oposisi kedua negara tersebut adalah seputar masalah ekonomi dan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada penguasaan ekonomi untuk kepentingan pribadi.
KUDETA: Tomyam Politik ala Thailand

Kudeta dan Tomyam adalah bagian yang tidak pernah terlepaskan dari tradisi politik dan kultur masyarakat Thailand. Tomyam adalah sejenis masakan khas Thailand yang terdiri dari banyak rempah-rempah dan bisa dicampur dengan berbagai macam panganan seperti daging sapi, sea food, daging ayam, begitu banyak jenis rempah-rempah yang harus dijadikan bumbunya membuat makanan ini susah untuk dibuat. Dilemma ini sama seperti apa yang Thailand alami sekarang model politik yang tidak berpola karena banyak “rempah-rempah politik ala tomyam” itu tadi membuat teater drama politik di Negara ini susah juga untuk diprediksi.
Kita tentunya masih ingat manakala banyak aktivis pro demokrasi yang di-driving oleh para akademisi kampus melakukan unjuk rasa besar-besar beberapa bulan yang lalu yang kemudian membuat politik di Negara gajah putih itu berhenti sejenak. Kemudian Thaksin berhenti sejenak dari tumpuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri walaupun partai Thai Rak Thai menang besar dalam pemilu sebelumnya. Setelah beberapa lama kemudian Thaksin kembali menempati posisinya sebagai Perdana Menteri, tidak jelas apa konsesi yang dibangun oleh Thaksin kepada pihak oposisi pada saat itu sehingga Thaksin dapat duduk kembali sebagai Perdana Menteri. Saya berpandangan bahwa politik suap masih begitu kental di Negara ini, kembalinya Thaksin sebagai PM pada masa itu banyak diwarnai dengan kontroversi terdapat beberapa indikasi bahwa Thaksin bermain mata dengan para oposannya tersebut.
Terkait dengan Kudeta yang di Thailand sekarang ini mungkin satu kalimat ini bisa mewakili krisis politik apa yang sedang terjadi di Thailand. Ketika pebisnis berpolitik mungkin itulah tema yang bisa mewakili fenomena kepolitikan di Thailand sekarang ini. Negara gajah ini memang mempunyai perjalanan politik yang relatif lebih ”panas” jika dibandingkan dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara lainnya. Terdapat dua hal penting yang membuat Thaksin mudah di kudeta oleh Militer pada tanggal 19 September 2006 yang lalu.
Pertama. Penjualan saham Shrim Corp kepada Temasek Singapura menjadi titik awal dari kemunduran legitimasi politik Thaksin, ada dua hal yang menjadi persoalan pokok kenapa penjulan saham tersebut dipermasalahkan. Pertama, Dalam penjulan tersebut Thaksin tidak membayar Pajak kepada Negara. Kedua, Ada indikasi kuat bahwa Thaksin memperoleh keuntungan pribadi yang “malampau” terhadap penjulan saham tersebut.
Kedua, sebelum aksi-aksi demonstrasi menuntut mundurnya Thaksin dari kursi Perdana Menteri Thailand yang dilakukan pihak oposan beberapa waktu yang lalu. Thaksin baru saja dihadapkan pada isu separatisme (menurut versi Thaksin) di kawasan muslim Thailand Selatan. Oleh karena umat islam di Thailand jumlahnya relatif kecil maka isu-isu separatisme Thai Selatan tidak menjadi isu yang besar dan mendapat respon rakyat di negara gajah tersebut.
Kedua alasan ini yang paling menonjol dan dilihat oleh pihak militer telah memecahkan persatuan nasional. Walaupun hal ini mesti menjadi perdebatan oleh kalangan pengamat karena dari dahulu militer sememangnya mempunyai peranan yang dominant dalam tradisi politik di Thailand, dari beberapa kudeta yang dijalankan penggulingan Perdana Menteri Thailand yang berasal dari sipil yang dilakukan oleh militer Thailand lebih banyak diwarnai kesan faktor like dan dislike personality.
Untuk lebih memahami bagaimana peran Militer dalam Politik Thailand, Saya akan sedikit menggambarkan perjalanan politik negara ini dari masa lampau sampai dengan politik Thailand Kontemporer. Kajian John Fuston (2000) dalam buku Goverment And Politics In South East Asia yang diterbitkan oleh Institute of South East Asia Studies, Singapura layak dijadikan referensi untuk mendalami Politik Thailand. Dimulai dengan kerajaan Sukhotai yang bermula pada tahun 1250 yang kemudian dilanjutkan oleh kemaharajaan Ayudha pada tahun 1351. Medio 1767 sampai dengan 1855 adalah masa di mana kemaharajaan Thonburi atau Bangkok berkuasa. Bangkok atau masyarakat Thailand juga sering menyebutnya sebagai Thonburi adalah sebuah bentuk kemaharajaan lanjutan setelah kemaharajaan Ayudya Runtuh. Berangkat dari sisi kultural itulah yang kemudian membuat peristilahan atau kata Bangkok diabadikan menjadi nama ibukota negara Thailand.
Momentum demokratisasi politik Thailand dimulai pada tahun 1932 ketika terjadi reformasi politik untuk menggulingkan rezim monarki absolut. Terdapat 2 (dua) tokoh dibalik reformasi politik tersebut yaitu Phibun Songkram dari pihak militer dan Dr. Pridi Phanomyong dari pihak sipil. Momentum itu yang menjadikan Thailand kelak menjadi salah satu negara yang penuh dengan teaterikal politik paling panas di kawasan ini. Hampir tidak ada pergantian kekuasaan di Negara ini berjalan dengan tertib dan lancar, jika tidak kudeta maka penggulingan kekuasaan melalui aksi masa menjadi pilihan yang biasa untuk menjatuhkan pemimpin di negara ini.
Apa yang kita saksikan dan baca di banyak media masa dalam maupun luar negeri misalnya menempatkan berita Thailand ini pada posisi yang penting untuk terus kita cermati. Apakah kemudian Thaksin Sinawarta akan meletakkan jabatannya bagi mengakhiri krisis politik di Thailand? Jawabnya tentu banyak spekulasi yang bisa timbul, akhir-akhir ini saja misalkan pihak oposisi menolak keras rencana reformasi konstitusi serta pemilihan umum ulang. Bagi pihak oposisi, bukanlah pilihan yang cerdas dengan menuruti kemauan Thaksin dengan mengadakan pemilu ulang.
Kemenangan Thaksin dalam pemilu 2 (dua) tahun lalu untuk yang kedua kalinya membuktikan bahwa partai Thai Rak Thai pimpinannya masihlah sangat kuat untuk dapat dikalahkan oleh partai-partai oposisi. Jika pemilu ulang ini terjadi lagi maka banyak pengamat meramalkan Thai Rak Thai akan memenangkan pemilihan umum ulang tersebut.
Sebenarnya Thaksin mempunyai legitimasi politik yang kuat di Thailand akan tetapi momentum pihak oposisi untuk melakukan aksi juga menjadi bagian yang tidak terpisah. Isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang digunakan oleh pihak oposisi untuk menurunkan popularitas Thaksin, inilah yang menjadi problem jika seorang pebisnis menjadi pemimpin politik maka apa yang Thaksin alami sekarang merupakan bagian yang lumrah dirasakan oleh siapa saja dari kalangan pebisnis yang kemudian terjun ke dunia politik.
Dan, jika kemudian Thaksin turun dari kursi Perdana Menteri maka hal ini akan menambah daftar panjang perjalanan politik Thailand yang selalu diwarnai oleh ketidaktentuan supra struktur politik negara tersebut.
Wallahua’lam Bishawab

Tidak ada komentar: