LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ( LPSK )

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ( LPSK )
(Sebuah Komentar dan Harapan)
Oleh:
Ariefaldi Warganegara
(Ajun Komisaris Polisi, Kapolsek Teluk Betung Utara)

Saksi merupakan salah satu unsur yang sangat di perlukan dan penting dalam keberhasilan suatu proses peradilan pidana. Banyak sekali kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Hal tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas pelaporannya sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan perlidungan tersebut maka diharapkan akan terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi takut melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya.

Perlindungan yang ada pada saat ini hanyalah terbatas pada tersangka atau terdakwa yang diatur pada UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akhirnya pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah menerbitkan suatu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU no. 13 tahun 2006 sebagai upaya perlindungan Saksi dan Korban dari tindakan semena-mena dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU no. 13 tahun 2006. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban. Hingga saat ini LPSK tersebut belum terbentuk masih dalam tahap seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Pada saat ini penulis akan memberikan masukan-masukan untuk LPSK yang akan dibentuk dalam membantu menjalankan tugas nantinya setelah LPSK tersebut sudah berjalan.


HARAPAN TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) itu terbentuk atas dasar Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Karena itu maka segala operasional dan tindakan dari LPSK tersebut harus sesuai dengan yang tercantum pada UU tersebut.

Menurut undang-undang, LPSK tersebut berkedudukan di Ibukota Negara dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Penulis menyarankan agar dalam membuat perwakilan tersebut harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan jumlah kasus yang ada. Penulis menyarankan agar minimal setiap kabupaten atau kota di Indonesia ini memiliki perwakilan LPSK sehingga dapat meng-cover seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal pertanggung jawaban LPSK bertanggung jawab pada Presiden dan membuat laporan secara berkala kepada DPR. Saran penulis agar pelaporan tersebut juga berjenjang kepada DPRD setiap Propinsi dan DPRD tiap kabupaten/kota sesuai tempat perwakilan LPSK. Hal ini terkait dengan partisipasi pemerintah daerah dengan pemberian dana oleh pemerintah daerah dalam membantu operasional dari lembaga tersebut.

Hal ini juga terkait dengan hubungan LPSK dengan lembaga-lembaga lainnya. Saran penulis agar disesuaikan dengan tempat-tempat perwakilan LPSK tersebut, misalnya untuk tingkat propinsi maka hubungannya dengan Pemda Propinsi, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan tinggi, Polda dan lembaga-lembaga lainnya. Dan juga harus dibuatkan semacam MOU ( memorandum of understanding ) antar lembaga-lembaga tersebut agar adanya pengikatan antar mereka. Hal ini juga harus dapat di rinci secara detail dan terperinci di dalam Peraturan Pemerintah agar siapa berbuat apa dapat benar-benar jelas dan tidak terjadi kerancuan. Sesama lembaga tersebut juga disarankan agar terjadi hubungan pengawasan sehingga tidak ada lembaga-lembaga tersebut yang menyimpang dari tugasnya.

Sesuai dengan pasal 28 UU no. 13 tahun 2006 tentang pertimbangan persyaratan tentang perlindungan Saksi dan Korban, saran penulis agar nantinya benar-benar menterapkan secara konsekuen dan mohon agar pertimbangan yang diberikan tersebut benar-benar sudah sesuai dan pantas diberikan untuk Saksi dan atau Korban dengan memperhatikan dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia serta keadilan masyarakat luas.

Untuk masalah tata cara pemberian perlindungan yang sesuai dengan pasal 29, saran dari penulis adalah agar LPSK nantinya lebih proaktif jemput bola khususnya untuk kasus-kasus menonjol dan berefek yang luas kepada msyarakat. Karena bila kurang proaktif maka hanya akan mengurus kasus-kasus yang diajukan oleh Saksi atau Korban saja, padahal tidak menutup kemungkinan Saksi atau Korban tersebut tidak mengajukan dengan banyak faktor penyebab padahal dalam kenyataannya perlu adanya perlindungan untuk mereka.

Dalam hal pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban, menurut saya harus benar-benar memperhatikan kebebasan dan Hak Asasi Manusia dari para Saksi dan Korban tersebut. Karena pernyataan tersebut dikhawatirkan akan membuat Saksi dan Korban tersebut menjadi terkekang dan terlalu diatur dalam kehidupannya sehari-hari. Mohon agar anggota LPSK lebih fleksibel akan hal ini dan tetap memperhatikan psikologis jiwa dari Saksi dan Korban tersebut.

Sesuai pasal 31, maka LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi atu Korban termasuk keluargannya. Hal ini harus di rinci dahulu yang dimaksud dengan keluarga, karena bangsa Indonesia ini yang dimaksud dengan hal tersebut sangatlah luas, dan belum tentu hanya keluarga dekat saja yang sangat berpengaruh kepada Saksi atau Korban tersebut, tetapi ada keluarga-keluarga lain yang mempengaruhi kehidupan Saksi atau Korban tersebut. Mohon untuk hal ini benar-benar dipertimbangkan secara matang dan fleksibel sesuai keadaan di lapangan. Dan dalam hal ini bukan hanya perlindungan secara fisik saja ( keamanan dan kerahasiaan ) yang perlu diperhatikan, tetapi LPSK juga harus memperhatikan tentang bantuan medis dan psikologis dari Saksi atau Korban dan keluargannya. Hal ini juga penting dan mohon untuk menjadi perhatian dari para anggota LPSK tersebut.

Dalam hal ketentuan tentang jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan kepada Saksi atau Korban, mohon agar hal ini dapat dilakukan secara transparan dan seadil-adilnya, mohon agar hal tersebut benar-benar dipertimbangkan secara sangat matang dari semua aspek dan detail tentang kebutuhannya serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas dan negara kita yang tercinta ini.

Penulis berharap nantinya para anggota LPSK ini benar-benar bekerja dengan keras dengan menggunakan hati nuraninya dan benar-benar menyadari akan tugas pokok dan tujuan dari pembentukan lembaga ini oleh negara.

Demikian beberapa hal yang dapat diberikan masukan untuk LPSK yng hingga saat ini belum terbentuk, masih dalam tahap seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk dari Presiden. Harapannya agar LPSK ini benar-benar menjadi suatu lembaga yang sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, sesuai dengan harapan awal dibuatnya UU No. 13 tahun 2006 oleh wakil rakyat Indonesia yaitu DPR RI bersama dengan Pemerintah. Semoga, amin...

Komentar

Postingan Populer