Cari Blog Ini

07/09/08

MELURUSKAN PERSOALAN TERORISME

MELURUSKAN PERSOALAN TERORISME
(Tanggapan terhadap Tulisan Sdr. Mulyo Priyanto)
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan FISIP Unila)


Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan Sdr. Mulyo Priyanto pada opini sebelumnya yang berjudul Terorisme Murni atau Bukan? terbit pada tanggal 6 Oktober 2005. Analisis yang dilakukan oleh Sdr. Mulyo Priyanto sangatlah kritis namun penuh dengan tendensi terutama setelah wacana ini dibawa dalam konteks yang lebih empiris. Ada empat pendapatan Sdr. Mulyo Priyanto yang patut untuk diberikan respon secara mendalam.

Pertama, pandangan Sdr. Mulyo Priyanto yang menyebutkan bahwa Malaysia dan Singapura adalah dua Negara yang membawa “petaka” bagi Indonesia amatlah tendensius. Benar sekali dan telah menjadi fakta hukum bahwa illegal trading dan illegal loging dilakukan oleh oknum-oknum Malaysia dan Singapura, akan tetapi pepatah melayu mengatakan takkan ada api kalau tak ada asap mungkin kalimat yang lebih tepat disampaikan untuk menjelaskan fenomena ini. Kerapuhan aparat kita yang mudah untuk “disuap” menjadikan kegiatan illegal tersebut selalu terjadi.

Saya sependapat bahwa Malaysia dan Singapura diuntungkan dengan adanya berbagai peristiwa bom di Indonesia terutama sekali dalam konteks pariwisata. Data menunjukkan pada tahun 2003, Malaysia berhasil mendatangkan wisatawan asing sampai dengan nominal lebih dari 10 juta dan kurang lebih hal yang sama bagi Singapura. Akan tetapi pertanyaan adalah apakah keberhasilan pariwisata kedua negara jiran tersebut semata-mata karena peristiwa berbagai peristiwa pemboman baik yang terjadi di Jakarta ataupun Bali? Mungkin saja alasan keamanan yang menjadikan para wisatawan tersebut beralih berwisata ke Malaysia dan Singapura. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa hal yang menonjol dalam konteks ini adalah keberhasilan manajemen pariwisata yang menyebabkan majunya industri pariwisata di kedua negara tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2004 pemerintah Malaysia melalui Malaysian Tourism Board (MTB) berinvestasi lebih dari Rp 500 miliar bagi sektor pariwisata. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui Singapore Tourism Center. Dengan mengggunakan manajemen promosi yang baik, slogan Malaysia Is Truly Asia serta Uniquely Singapore menjadikan promosi-promosi wisata kedua negara jiran tersebut lebih laku di pasaran Amerika Serikat, Australia, Eropa bahkan Negara-Negara Middle East.

Bagaimana dengan Indonesia? investasi serta perhatian pemerintah yang kurang, manajemen pariwisata yang buruk sampai dengan pelayanan yang kurang profesional menjadikan industri pariwisata kita jauh dari kedua negara jiran tersebut. Padahal eksotisme alam Indonesia jauh lebih menarik dibandingkan dengan kedua negara tersebut.

Kedua, kenyataan bahwa dua gembong pemboman diberbagai tempat di Indonesia Dr. Azahari dan Nordin M. Top berasal dari Malaysia adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Dr. Azahari seorang ahli kimia yang mendapat gelar Ph.D dari University of Reading, Inggris pada awalnya bekerja sebagai dosen di Universiti Teknologi Malaysia.

Mengapa kedua gembong pengeboman itu sulit ditangkap dan bebas berkeliaran di Indonesia? kelemahan sistem pencatat kependudukan kita menjadi salah satu hal yang harus dikritisi dengan cerdas. Dr. Azahari dan Nordin M.Top tidak akan bisa berkeliaran dengan bebas jika mereka berada di Malaysia atau Singapura. Sistem kependudukan di kedua negara tersebut sudahlah sangat sistemik dan terkomputerisasi dengan baik, untuk mendapatkan Identity Card (IC) atau KTP tidaklah mudah, selain berbagai tahapan harus dipenuhi, pada bagian dalam Identity Card tersebut diletakkan sebuah Chip yang mana sistem tersebut dapat dengan mudah mengidentifikasi sang pemilik IC tersebut.

Sangat tidak mungkin Dr. Azahari dan Nordin M. Top bisa berkeliaran bebas di Indonesia tanpa membawa identitas resmi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan model IC/KTP di Indonesia? Dengan mudah Dr. Azahari dan Nordin M. Top bergonta-ganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-red) hanya cukup memberi uang suap Rp 50.000 s/d Rp 100.000 kepada para aparat kedua gembong tersebut dengan mudah mendapatkan dokumen identitas baru dan yang menjadi masalah ketika dokumen pengenalan identitas diri tersebut tidak terkoneksi serta tidak terkomputerisasi dengan baik. Hal ini yang kemudian membuat aparat kepolisian kita bersusah payah malacak keberadaan kedua gembong tersebut. Bayangkan jika pembuatan KTP tersebut tidak dipenuhi unsur-unsur korupsi serta terkoneksi dengan baik antar kecamatan maka dua gembong tersebut akan kesulitan untuk bergerak secara bebas.

Berdasarkan pengalaman Saya yang mengenal kedua negara dengan cukup baik, Saya yakin jika kedua gembong tersebut berada di Malaysia atau Singapura maka dengan mudah aparat kepolisian setempat menangkap mereka. Disamping itu perangkat hukum di Malaysia tidak memungkinkan untuk para teroris itu hidup dengan bebas, dengan adanya ISA (Internal Security Act) setiap orang yang dianggap akan mengancam keselamatan dan keamanan negara dengan “legal” dapat dijebloskan ke penjara oleh aparat intelejen walaupun tanpa adanya bukti yang menguatkan bahwa yang bersangkutan dapat mengancam negara.

Ketiga, kenapa bukan Kuala Lumpur dan Singapura yang menjadi target utama pengeboman oleh para teroris tersebut? Benar sekali kalau kedua tempat tersebut banyak dipenuhi oleh simbol-simbol barat seperti di Kuala Lumpur terdapat Menara Twin Tower Petronas ataupun di Singapura kita mengenal Orchad Road dimana para ekspatriat banyak berkumpul dan bersantai. Akan tetapi bagi para teroris tersebut, apakah strategis dalam konteks pengumpulan opini internasional jika para teroris tersebut melakukan pemboman di tempat-tempat yang dimaksud? Dalam konteks ekonomi, tidak dapat dipungkiri Malaysia dan Singapura mempunyai peran yang lebih dalam dunia Internasional dibandingkan dengan peran yang dimiliki oleh Indonesia. Misalkan saja dengan pendapatan perkapita warganya US$ 23.000 per tahun menjadikan Singapura menjadi salah satu negara termakmur di dunia.

Akan tetapi secara politik sebenarnya dunia Internasional lebih memperhitungkan Indonesia dibandingkan kedua negara tersebut. Secara populasi saja Malaysia hanyalah sebuah negara yang berpenduduk berkisar 20 juta yang kurang dari 50% dari populasi tersebut adalah muslim sehingga secara kuantitatif jumlah muslim di Malaysia hanyalah berkisar 10 juta begitupun dengan Singapura yang hanya berpenduduk sekitar 4 juta.

Bandingkan dengan popualsi muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 150 jutaan. Oleh sebab itu secara politis, Islam Politik akan lebih bisa di-driving oleh Indonesia dibandingkan dengan Malaysia sekalipun. Dan yang harus dipahami bahwa dunia barat selalu mempunyai pandangan bahwa representasi kaum muslim dunia adalah Indonesia secara khusus dan Asia Tenggara secara umum-nya oleh sebab itu citra Indonesia adalah citra dunia muslim.

Merujuk pada analisis yang sederhana, Saddam Husein saja dapat ditangkap oleh Amerika Serikat, naïf sekali jika mereka tidak bisa melakukan hal sama bagi Dr. Azahari dan Nordin M.Top. Saya berpendapat nampaknya Amerika Serikat dengan sengaja membiarkan kedua buronan itu bebas berkeliaran di Indonesia agar isu Islam sebagai Teroris (Islam As Terorist) tetap kekal.

Pada akhirnya Amerika Serikat dan dunia barat dapat mengeksploitasi hal ini sebagai perang ideologi jilid kedua setelah berakhirnya perang dingin. Isu ini akan terus di manage oleh Amerika Serikat sampai kaum muslim tersadar bahwa mereka telah masuk dalam politik adu domba seperti yang terjadi sekarang antara kelompok Ustad Abu Bakar Baasir dengan Pemerintah.

Keempat, Hal ini yang kemudian menjadi sangat tidak masuk akal ketika Hidayat Nurwahid sebagai ketua MPR-RI mempunyai “prejudice” bahwa persoalan terorisme mempunyai keterkaitan dengan persoalan persaingan bisnis pariwisata antar negara. Menjadi catatan bahwa selama ini bangsa kita selalu bersandar pada sikap-sikap apologetik ketika menghadapi persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Seharusnya sikap-sikap apologetik seperti ini harus dihindari terutama sekali oleh para pejabat publik karena sadar atau tidak pernyataan-pernyataan seperti ini mempunyai implikasi secara politis. Pada saat ini yang harus dibangun adalah menanamkan sikap saling percaya dalam tataran regional ASEAN agar persoalan-persoalan Transnational Crime dapat diselesaikan secara bersama.

Wawlahua’lam Bishawab

Tidak ada komentar: