Pesan Damai untuk Pemilihan Gubernur Lampung

Pesan Damai untuk Pemilihan Gubernur Lampung

Arizka Warganegara

Dosen FISIP Universitas Lampung

"Pra dan pasca-Pilkada Lampung mesti damai." Itulah pesan dari seorang Paman yang tinggal di Kanada via e-mail kepada saya. Betapapun beliau kini tinggal nun jauh di sana, akan tetapi kecintaannya terhadap damainya Lampung tidak bisa dilupakan.

Tulisan ini mungkin adalah bagian dari respon terhadap keinginan begitu banyak perantauan Lampung yang tidak tinggal di Lampung mengenai kekhawatiran akan konflik pra dan pasca-Pilkada Gubernur Lampung.

Adagium lawas, politics is the art of possible (politik adalah seni serbamungkin), tetap menarik dicermati. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak diprediksi menang ternyata menang. Dua kasus teranyar dalam konteks pilkada adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Pasangan Hade dan Syampurno telah membalikkan semua logika matematika politik bahwa satu ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat dan seterusnya. Jika mengacu pada logika matematika politik yang pernah dikembangkan sekolah-sekolah politik terkenal dunia seperti di Universitas Harvard pun hasilnya mengatakan seharusnya yang menjadi gubernur di Jabar dan Sumut adalah pasangan Agum atau Dani atau Triamtomo di Sumut.

Lain ilmuwan politik lain pula pandangan seorang guru antropologi sewaktu SMA dahulu, dalam kelas Pak Guru mengatakan politik itu merupakan penggalan dari dua kata, poly dan taktik, yang berarti banyak taktik. Jadi politik identik dengan permainan banyak taktik, jika ingin berpolitik praktis, perbanyaklah taktik, kecenderungan politisi ulung pasti senang bermain catur. Kita masih ingat tentunya dengan instrumen caturlah seorang Napoleon Bonaparte mencoba belajar menaklukkan dunia.

Lain kasus Napoleon lain pula kasus seorang teman, dia lihai bermain catur--toh tetap gagal menjadi anggota DPR, lagi-lagi ternyata korelasi ini juga dipertanyakan, ah ternyata politik praktis adalah medan yang untouchable dan unpredictable.

Pesan Damai

Secara akademik dalam teori conflict fuctionalism terdapat konsep deprivation dan sense of injustice. Sebuah konsep mengenai perasaan dirugikan atau sesuatu yang tidak adil. Sesuatu yang tidak adil dipersepsikan sebagian besar ilmuwan merupakan akar konflik.

Sedangkan dalam konteks sudut pandang, konflik dapat dilihat sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial pada bagian lain konflik juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang berfungsi secara irasional, patologis dan tidak berfungsi secara sosial.

Dalam pengamatan saya terdapat dua model konflik akibat pilkada, yaitu konflik pra-pilkada dan konflik pasca-pilkada. Model tersebut terekam dalam anatomi konflik politik di Lampung yaitu, konflik politik pra-pilkada terbagi dalam dua bentuk konflik.

Pertama, konflik internal elite politik, yaitu sebuah konflik yang terjadi di internal elite partai politik sebagai contoh misalnya konflik yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung dan PAN Kota Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu. Kedua, konflik antarelite politik sebagai contoh misalnya konflik antara kelompok pro dan kelompok kontra SK 15.

Sedangkan konflik pasca-pilkada akan terbagi dalam dua model. Pertama, konflik antara elite dan akar rumput (grass root). Kedua, konflik antarmassa akar rumput, biasanya konflik ini terjadi pascapenghitungan suara pemilukada sebagai contoh teranyar misalkan konflik di Maluku Utara antara pendukung Thayb Armayn-Gani Kasuba (Partai Demokrat, PKS dan PBB ) dan Dr. Abdul Gafur-Abdurrahmin Fabanyo (Partai Golkar, PAN serta Partai Demokrasi Kebangsaan).

Beberapa pilkada yang telah berlangsung di Indonesia secara umum, terlihat terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab konflik. Pertama, penyelenggara (KPU) tidak fair, modusnya, penggelembungan suara, pendataan tidak valid, proses registrasi pemilih "ada permainan".

Kedua, birokrasi tidak netral, modusnya penggunaan birokrasi sebagai mesin pendulang suara. Ketiga, terlampau banyaknya golput, data terakhir LSI (rata-rata tingkat golput pilkada antara 25% dan 30%) akan menimbulkan persoalan pada legitimasi politik dan hal tersebut secara teknis akan mengganggu keseimbangan pemerintahan.

Keempat, Terlampau "bermainnya" golongan hitam sebuah kelompok yang seharusnya menjadi punggawa masyarakat sipil, akan tetapi dalam kenyataanya memilih bermain secara tidak fair dalam konstelasi politik.

Bagi saya, terdapat lima hal yang dapat dikedepankan sebagai solusi alternatif untuk menekan konflik akibat pilkada. Pertama, diperlukan sebuah permufakatan bersama mengenai nilai dalam pilkada atau sebuah konsensus bersama. Semua pihak yang terlibat perlu duduk bersama menciptakan kesepakatan atau konsensus lokal untuk mengantisipasi konflik dan gejolak, dan perlu juga disepakati bagaimana mengatasi konflik jika ini terjadi kelak.

Sebagai contoh, secara teknis sebelum ajang ini dimulai para elite yang bertanding dan para tim suksesnya perlu menyepakati beberapa hal misalkan bagaimana tindakan yang akan dilakukan jika terjadi kesalahan penghitungan suara.

Kedua, para calon dan tim suksesnya tidak mengembangkan isu-isu sensitif seperti suku, agama, dan ras dalam tema-tema kampanye pilkada. Ketiga, mempertegas peran para akademia kampus untuk menjadi ikon penyeimbang dari elite-elite lokal.

Keempat, berharap pada netralitas peran birokrasi daerah (pemda dan DPRD). Kelima, KPUD sebagai penyelenggara diharapkan netral dan profesional.

Komentar

Postingan Populer