PESAN POLITIK “QOLBU” UNTUK ELIT LAMPUNG

Oleh:
Arizka Warganegara,.M.A
(Dosen FISIP Universitas Lampung, Sedang Meneliti Dinamika Politik Lokal Lampung)
HU Radar Lampung, 29 September 2008


Pilgub telah usai, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, semua berjalan sukses dan tidak ada gelombang kejut yang diprediksikan akan terjadi sebelum pilgub diselenggarakan, dan yang lebih penting di Lampung telah terjadi sebuah model pembelajaran penting demokrasi lokal di negara ini.

Fantastico dalam bahasa Italia, tujuh pasang calon Gubernur Lampung merupakan yang terbanyak di Indonesia, hal ini berbeda sekali dengan propinsi lain yang rata-rata hanya menghasilkan dua sampai lima calon cagub saja, ditambah lagi dengan adanya dua calon independen.

Namun seiring dengan keheningan, ketenangan pencoblosan dan hasil akhir pleno KPUD, detak politik di daerah ini eskalasinya semakin meninggi saja. Penyebab utama hal ini adalah tuntutan keenam cagub mengenai pro kontra proses dan hasil pilgub. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah ini merupakan ke-khas-an politik lokal di Lampung? yang seolah terus berada dalam dilema dan sensasi politik berkepanjangan sejak awal propinsi ini dibentuk.

Jika saya boleh mengurai sedikit sejarah yang tertinggal dalam konteks politik di Lampung, harus diakui memang Lampung memiliki potensi dilema dan sensasi politik yang tinggi, dimulai pada awal tahun 1964 ketika Zulkifli Warganegara memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung pertama kala itu, dengan mendapat dukungan penuh NU di parlemen lokal, namun karena persoalan intrik politik yang sangat ideologis, faksi komunis tidak mendukung. Dan, Soekarno sebagai Presiden RI kala itu menganggap penting untuk menjaga logika politik keseimbangan antara Islam, Nasionalis dan Komunis maka kemudian dilantiklah Koesnodanupoyo sebagai Gubernur Lampung pertama, seorang yang mendapat restu tentunya dari faksi komunis kala itu untuk memimpin Lampung.

Akan tetapi seolah dilema dan keunikan politik lokal di Lampung terus berlanjut, tidak sampai satu periode seorang Koesnodanupoyo mengarungi jabatan empuknya, dan kemudian terlahirlah seorang putra Lampung, Zainal Abidin Pagar Alam, mendapatkan kesempatan untuk memimpin Lampung.

Praktis pasca Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam atau lebih tepatnya era Orde Baru, dilema politik dan sensasi elit di Lampung diredam oleh kekuasaan sentralistik Pak Harto, Lampung menjadi satu-satunya Propinsi di Sumatera yang pemilihan gubernur selalu melewati logika dropping pusat.

Dalam konteks kekinian, seolah pendulum sejarah itu terulang kembali pasca orde baru runtuh, lebih tepatnya pasca berakhirnya kekuasaan Gubernur Oemarsono (gubernur terakhir dropping-red) eskalasi politik lokal kembali meninggi dan berada dalam dilema dan sensasi politik yang berkepanjangan.

Berawal dari kontroversi terpilihnya seorang Alzier Dianis Thabranie sebagai Gubernur Lampung yang tidak dilantik oleh Presiden Megawati, dan berujung pada terbitnya SK 15 yang pada waktu itu seolah membuat pemerintahan di Lampung berhenti sejenak.

Pada bagian lain sebagai bagian dari kelanjutan sejarah politik lokal di Lampung, momentum Pilgub 2008 kemarin sebenarnya merupakan waktu yang tepat bagi politik lokal Lampung untuk dapat keluar dari “kutukan” dilema dan sensasi politik selama ini, kemenangan Pasangan Oedin-Joko terhadap keenam pasangan lainnya dengan angka yang lumayan fantastis lebih dari 40 persen, pada awalnya memberikan angin segar bahwa akhirnya Lampung dapat merasakan nikmatnya berpesta demokrasi lokal.

Namun lagi-lagi seolah pendulum sejarah kembali terulang, dilema politik lokal Lampung seolah terus berlanjut, keenam cagub dan cawagub yang dinyatakan kalah oleh Pleno KPUD Lampung tidak mau mengakui secara de facto kemenangan pasangan Oedin-Joko.

Tulisan ini tidak bermaksud memberikan pemaknaan lebih terhadap kemenangan pasangan Oedin-Joko ataupun pembelaan terhadap keenam cagub dan cawagub, sebagai akademia kampus saya harus berada pada posisi bebas nilai, tidak ada yang benar dan salah dalam dunia kampus semua bebas nilai, begitu pesan dosen saya dahulu ketika ngampus, dan mungkin karena keberkahan bebas nilai tersebut, dosen saya tersebut kini menjabat Wakil Menteri Besar (Wakil Gubernur-red) negara bagian Penang di Malaysia, mungkin ini adalah bagian dari ketulusan akademia yang membawa keberkahan dalam dunia politik praktis.

Kapasitas moral seperti itulah yang saya lihat belum dimiliki oleh sebagian besar Elit Politik Lampung hari ini. Ketulusan politik, pengabdian untuk negara dan konsistensi sikap dan tindakan merupakan key points bagi seorang praktisi politik yang ingin sukses dunia-akhirat.

Tengoklah bagaimana Muhammad Hatta, Muhammad Natsir sampai dengan seorang Madilog Tan Malaka “bermain” dalam ranah politik praktis di masa lampau, cool, calm dan confident begitulah bahasa keren anak-anak muda hari ini untuk menggambarkan fantastisisme karir politik ketiga pahlawan bangsa tersebut.

Oleh sebab itu, pada bagian akhir tulisan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin memberikan sedikit tausiyah, sebuah renungan qolbu bagi Elit Politik Lampung, mengutip lirik sebuah lagu Opick semoga dapat menggugah qolbu Elit Politik Lampung “meski ku rapuh dalam langkah kadang tak setia kepada MU, namun cinta dalam jiwa hanyalah pada MU, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai MU dalam dada kuharap hanya diri MU yang bertahta…detik waktu terus berlalu semua berakhir pada MU..

Pada akhirnya yakinlah wahai Elit Politik Lampung bahwa dunia ini hanyalah ilusi dan panggung sandiwara, pada satu titik semua akan diakhiri oleh NYA, maka marilah para Elit Politik Lampung, diawali dengan momentum Idul Fitri, saling sawang sinawang dan memaafkan untuk mengakhiri dilema dan sensasi politik Lampung dengan tersenyum, bertekad bersama untuk menuju Lampung lebih baik, dan semoga harapan itu masih ada… (arizka@unila.ac.id)

Komentar

Postingan Populer