Potret : Ada yang Rasional, Ada Juga yang Berpola Patrimonial

Kamis, 28 Februari 2008

POLITIKA

Potret : Ada yang Rasional, Ada Juga yang Berpola Patrimonial

BANDAR LAMPUNG--Dinamika Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung makin kuat. Penguasaan ruang publik melalui spanduk, baliho, dan stiker berlanjut dengan menjamurnya posko-posko relawan.

Di tengah persaingan itu, para calon belum tenang. Ada yang masih sibuk meraih perahu, ada yang makin gencar menggalang kekuatan.

Jika tidak ada perubahan jadwal, mulai Mei mendatang pasangan calon gubernur sudah didaftarkan partai ke KPU Lampung. Artinya, dari sekarang tinggal tersisa waktu paling lama 2,5 bulan lagi.

Bagaimana dengan pemilih? Apakah warga juga bergeliat seperti dinamika yang terjadi di tingkat partai, calon gubernur, dan tim sukses?

Ini patut dicermati, khususnya berbagai faktor yang bakal memengaruhi perilaku pemilih. Mengutip pakar politik Gabriel Almond, akademisi Unila Arizka Warganegara menyebut perilaku pemilih sebagai subject participant parokial.

Teori ini berlaku di masyarakat yang berada di suatu daerah yang masih rendah persepsi, pengetahuan, dan orientasi politiknya. "Mereka memilih tidak berdasar pada rasionalitas. Namun, asumsi-asumsi tradisional seperti primordialism dan patrimonialism," ujarnya, Senin (25-2).

Arizka mencontohkan gejala ini muncul pada Pemilihan Bupati Lampung Barat dan Tulangbawang. "Hasilnya, calon yang mengusung isu primordial memperoleh dukungan cukup signifikan," ujar dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ini.

Para calon melontarkan jargon-jargon primordial dan memanfaatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat sebagai penyambung untuk mendulang suara.

Di sini, fungsi media sosialisasi dan kerja tim sukses cukup menentukan. Peneliti Lampung Research Center (LRC), Ardi Umum mengatakan, "Media massa, khususnya, berpengaruh terhadap penyampaian citra calon."

Media sosialisasi lainnya seperti spanduk, baliho, dan stiker efektif mengingatkan masyarakat terhadap jargon-jargon yang dipilih calon.

Ardi juga melihat kecenderungan model kampanye yang diminati masyarakat bukanlah kampanye terbuka. "Masyarakat justru lebih senang dengan pengajian-pengajian daripada berkumpul di lapangan mendengarkan janji-janji program pembangunan."

Model perilaku pemilih yang tidak rasional, ujar Arizka, kecil kemungkinan terjadi di perkotaan. "Bandar Lampung, misalnya, tingkat pendidikannya cukup tinggi dengan karakter masyarakat yang plural."

Perilaku memilih pun berubah berdasarkan rasionalitas. Tokoh agama, adat, dan masyarakat tidak berpengaruh lagi.

Menilik perjalanan menuju Pilgub hingga hari H pencoblosan, Ardi Umum memperkirakan partisipasi pemilih bisa di atas 85 persen.

Angka tersebut bisa bertahan jika tidak terjadi pengerucutan calon menjadi dua pasang. Kedua, kesalahan teknis penyelenggaraan tidak begitu besar.

Jika calon gubernur yang ditetapkan hanya dua pasang, ujar Ardi, kecenderungan golput akan membesar. "Mereka hanya dihadapkan pada dua calon. Tidak ada kemungkinan lain. Ini makin memberatkan masyarakat memberikan pilihan. Proses demokrasi pun terkebiri."

Akan Ditinggalkan

Menarik, apakah isu primordial hanya dihembuskan tataran elite partai dan calon untuk mendulang suara? Setelah memenangkan pemilihan, para pendukung tersebut ditinggalkan?

Alumnus Master of Art (MA) Universitas Kebangsaan Malaysia ini menjawab, "Besar kemungkinan akan seperti itu."

Ia mencontohkan beberapa partai di India seperti Telugu Desam atau National Conference yang didirikan atas dasar sentimen etnis. "Oleh elitenya, sekadar digunakan memperoleh suara," kata Arizka.

Hubungan antarpartai yang terjalin melalui koalisi hanya berdasar pada kepentingan sesaat. Bahkan di Indonesia, lanjutnya, koalisi hanya bersifat transaksional.

"Tidak ada koalisi yang berdasar pada kesamaan platform ideologi ataupun visi-misi," kata Arizka.

Alasannya, karena persoalan modal dan pemodal. "Ini karena high cost democracy. Intervensi modal dan pemodal sangat tinggi memengaruhi keputusan dalam partai."

Berbeda saat Soekarno memimpin, ketika partai nasionalis, agama, dan komunis bersatu berdasar pada kesamaan platform ideologi.

Mekanisme demokrasi di Indonesia pun disebut Arizka hanya formalitas. Secara substansi, masih kalah dibanding dengan Singapura yang tidak menganut demokrasi.

"Di sana mereka punya program meet the people untuk bertemu dengan masyarakat membicarakan persoalan-persoalan hidup. Namun, itu tidak dilakukan anggota-anggota Dewan kita

Komentar

Postingan Populer