SELANGKAH LAGI CALON INDEPENDEN

SELANGKAH LAGI CALON INDEPENDEN
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Dosen FISIP Universitas Lampung)
E-mail : arizka@unila.ac.id


Perfecto fantastico!!! itulah kalimat pertama yang dielu-elukan oleh suporter Italia ketika pemain-pemain kesebelasan nasionalnya mendarat di Roma pasca memenangkan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2006 lalu. Hal yang sama juga kurang lebih diungkapkan oleh sebagian besar kalangan yang mewakili para akademisi, peneliti, aktivis sosial sampai golongan cerdik pandai di negeri ini, sempurna dan fantastis sesuai skenario, dan tanggal 23 juli 2007 akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review terhadap beberapa pasal dalam UU Pemda dan memperbolehkan adanya calon independen dalam arena Pilkada.

Almarhum Nurcholish Madjid seorang ilmuwan yang berdedikasi dan sangat saya hormati misalkan selalu berbicara tegas bahwa tantangan masa depan demokrasi negeri ini adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai sipil. Dengan kata lain tantangan sesunguhnya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat masyarakat beradab benar-benar menjadi pandangan hidup. Merujuk pada keinginan luhur beliau maka penulis menilai bahwa kehadiran calon independen adalah salah satu ‘cara’ untuk mewujudkan hal tersebut, dan masih dalam konteks hal tersebut andai saja Cak Nur masih hidup maka beliau akan menjadi Ikon untuk menjadi major factor mewujudkan calon independen tersebut.

Beberapa waktu yang lalu penelitian yang dilakukan oleh ICMI muda Makasar yang menunjukkan angka 81,8% masyarakat setuju dengan calon independen, hal ini tentunya sejalan dengan beberapa survei lembaga lainnya, seperti halnya yang dilakukan oleh LSI ataupun Pusat Kajian Politik UI. Jika dilihat dari realible atau tidak, setidaknya jika-pun survei-survei terhadap calon independen dilakukan oleh lembaga-lembaga lain maka akan mempunyai hasil yang sama. Secara umum persepsi masyarakat terhadap calon independen menunjukkan gejala positif, masyarakat lebih bisa menerima calon yang berasal dari calon independen dari pada kandidat yang dicalonkan oleh parpol.

Bahkanpun menurut menilik survei LSI periode Juli 2007 ternyata kader-kader partai-pun lebih menyukai kandidat dari calon independen atau calon perseorangan berbanding dengan kandidat dari parpol. Ini menunjukkan bahwa keberadaan calon independen memang seharusnya menjadi sebuah kenyataan politik. Justru yang mesti diperjelas kemunculan calon independen ini sebenarnya menunjukkan kulminasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol, lebih tepatnya adalah perilaku elit partai politik yang memunculkan suasana oligarki dalam tubuh partai semakin menguat. Akan tetapi juga mesti ada sebuah klarifikasi bahwa kemunculan ide ini bukanlah merupakan suatu usaha yang dilakukan bagi mematikan eksistensi Parpol. Walhal justru parpol harus diperkuat di era transisi politik, akan tetapi pada sisi lain jika parpol terlalu kuat maka akan lahirlah oligarki.

Era transisi demokrasi pada tataran ideal memang memerlukan penguatan eksistensi parpol akan tetapi jika oligarki parpol semakin menguat maka jawaban yang tepat adalah memunculkan calon independen bagi mengikis oligarki tersebut. Hegemoni Parpol inilah yang tidak kita inginkan, dan calon independen bisa menjadi wacana untuk meminimalisir hegemoni partai-partai politik tersebut dalam setiap kontes-kontes politik di tanah air.

Sekali lagi yang mesti dipertegas keberadaan calon independen dalam arena Pilkada justru akan menciptakan kompetisi politik yang sehat dalam sistem politik. Jika selama ini mekanisme penentuan pejabat politik publik hanya ditentukan dengan mekanisme satu pintu yaitu melewati parpol, maka dengan adanya calon independen sistem satu pintu tersebut akan menjadi dua pintu, dan hal inilah yang akan menyebabkan sistem politik berjalan lebih variatif, kompetitif dan fair.

Kita ataupun siapa saja yang concern terhadap masa depan transisi politik di negara ini dan sebagai bagian dari tanggung-jawab dari civil society, semestinya dan seharusnya semua kalangan mendukung keberadaan calon independen. Jangan sampai keberadaan calon independen ini hanya lolos di tingkat Mahkamah Konstitusi semata akan tetapi juga meminta unsur Pemerintah dan DPR-RI memformalkan hal tersebut dalam UU Pemda.

6 Alasan Kenapa Calon Independen?

Merujuk pada fenomena diatas tersebut maka dalam pandangan saya terdapat beberapa alasan politik untuk mendesak Pemerintah Pusat dan DPR-RI mendukung segera diundangkannya calon independen, beberapa alasan tersebut adalah:

Pertama, adanya calon independen dalam arena Pilkada adalah bagian dari demokratisasi di level lokal. Proses ini adalah bagian dari penting dari proses pembangunan demokrasi lokal, pada bagian lain proses ini juga merupakan langkah positif bagi agitasi politik masyarakat yang selama ini seolah-olah tidak mempunyai akses untuk mengadu terhadap salahnya pilihan politik mereka dalam setiap arena pilkada di Indonesia. Kedua, dengan adanya calon independen dapat mereduksi ketidak-free dan fair-nya partai-partai politik dalam proses penentuan calon. Kita semua sudahlah sangat mahfum, era transisi demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya oligarkisme partai-partai politik, selama ini partai-partai politik tidaklah bisa diharapkan menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang mapan untuk rakyat. Ketiga, dengan adanya calon independen maka akan memperbanyak variasi pilihan politik masyarakat dalam arena pilkada yang selama ini selalu disediakan hanya dengan mekanisme satu pintu oleh partai politik. Arena pilkada yang hanya menggunakan mekanisme penentuan bakal calon hanya melalui partai politik pada akhirnya membatasi pilihan-pilihan politik masyarakat. Calon yang mempunyai modal uang besar akan menggusur calon-calon yang mempunyai popularitas akan tetapi tidak memiliki modal uang dari tahap awal proses pilkada, dan ini adalah sesuatu yang naif, tidak fair dan Dzalim. Esensi demokrasi adalah popular majority bagaimana akan mencapai prinsip ini jika dari awal potensi calon yang akan memperoleh popular majority dari awal sudah terinterupsi. Keempat, dengan penentuan bakal calon di arena pilkada hanya dilakukan oleh partai politik maka hal ini akan menciptakan demokrasi elit di era transisi politik. Calon independen diharapkan dapat mereduksi hal tersebut, meminimalisir demokrasi elit dan mewujudkan demokrasi rakyat. Kelima, calon independen juga akan meminimalisir politik uang (money politics) dalam internal partai-partai politik dalam penentuan bakal calon di arena Pilkada. Sebuah renungan saja, hampir tidak pernah dan kalaupun ada hal tersebut jarang sekali terjadi seorang ketua umum parpol di tingkat lokal menjadi balon gubernur, bupati ataupun walikota di arena Pilkada. Bagaimana skenario pengaderan dalam tubuh parpol dapat berjalan dengan baik jika hal tersebut ‘dipelihara’. Keenam, momentum ini juga pada akhirnya dapat dijadikan sebuah ‘pembenaran demokrasi’ untuk mendorong munculnya calon independen dalam Pilpres 2009 yang akan datang. Dan akhirnya demokrasi di Indonesia akan lebih sexy dibandingan dengan demokrasinya uncle sam sekalipun.

Komentar

Postingan Populer