KATAKAN TIDAK! UNTUK CALEG IMPOR

KATAKAN TIDAK! UNTUK CALEG IMPOR
(Pesan untuk Pemilih Lampung)
Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen Universitas Lampung)

Tidak terasa pemilihan umum 2009 tinggal menghitung hari, partai politik bersiap dengan masing-masing strategi dan amunisinya, ada yang mencoba mendongkrak popularitas partainya dengan banyak menggandeng kalangan selebriti sehingga partai tersebut mempunyai julukan baru, adapula yang mencoba menggugah hati nurani rakyat dengan iklan politik yang menyentuh dan yang lebih canggih, beberapa partai mencoba untuk menyentuh hati rakyat dengan cara menampilkan fragmen ideologinya yang kental.

Pada bagian lain, penting juga untuk memberikan komentar terhadap fenomena calon anggota legislatif impor. Caleg impor adalah sebuah peristilahan yang saya digunakan bagi calon anggota legislatif DPR-RI khusunya yang merupakan ‘titipan’ dari pengurus pusat partai yang secara historis, kultural dan teknis tidak mengenal betul daerah yang diwakilinya atau dalam bahasa singkat caleg tersebut bukan berasal dari daerah yang diwakilinya.

Kenapa disebut impor ? bagi saya mengategori apakah caleg tersebut impor atau tidak cukup dengan dua indikator, Pertama, apakah caleg tersebut adalah bagian riil atau telah terintegrasi dengan daerah yang diwakilinya secara baik. Kedua, apakah caleg tersebut lahir dari proses pengaderan partai yang sesungguhnya, karena harus diakui menjelang pemilu banyak sekali kader karbitan, loncat pagar dan sebagainya.

Memang betul saat ini fungsi-fungsi keterwakilan daerah sudah diakomodasi dengan sistem dua kamar, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengambil peran-peran perwakilan daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah murni wewenang parpol (dalam bahasa sempit wakil parpol di Parlemen).

Akan tetapi pernyataan-pernyataan tersebut menurut benak saya tidak selalu benar, menurut saya secara riil bukan teoritis tentunya, baik DPD ataupun DPR menjalankan fungsi representasi daerah yang diwakilinya, perbedaan hanya terletak pada aspek mekanisme pencalonan, DPD pencalonan-nya dengan logika individu sedangkan DPR harus melewati mekanisme parpol dan terkadang sampai pada tahap transaksi politik di internal partai politik. Oleh sebab itu kita menjadi tidak heran jika menjelang pemilu parpol selalu banyak dilanda konflik internal.

Selama ini logika politik di Indonesia banyak mengalami proses yang sesat nalar, jika kita menilik pada hasil yang diciptakan selama sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, idealnya dengan dua kali penyelenggaraan pemilihan umum, sistem pemilihan umum sudah set-up dan tidak harus mengalami pengulangan-pengulangan dalam hal-hal yang sifatnya teknis-politis, seperti misalkan pembahasan yang panjang terhadap beberapa paket RUU Politik dan lain sebagainya tersebut.

Idealnya pula, dengan pengalaman pemilihan umum sebanyak dua kali, tahun 1999 dan tahun 2004, jumlah partai poitik yang ikut serta dalam pemilihan umum secara kuantitatif berkurang, ada secercah harapan baru ketika pemilu 1999 diikuti oleh 48 Parpol, kemudian tahun 2004 berkurang menjadi 24 Parpol, dan sebagian pengamat menilai bahwa pemilu 2009 akan terjadi lagi pengurangan jumlah parpol, namun sekali lagi ‘kesaktian’ sesat nalar politik di Indonesia terjadi, jumlah parpol peserta pemilu tahun 2009 kembali naik menjadi 38 parpol.

Hal-hal seperti inilah yang membuat sistem politik negara ini tidak beranjak sehat dan berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita dapat membayangkan jika pemilu 2009 misalkan hanya diikuti oleh 12 parpol saja atau lebih sedikit dari itu maka dalam dimensi apapun pemilu 2009 akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pemilu 2004. Logikanya, me-manage dua belas parpol tentunya lebih mudah dan murah dibandingkan dengan me-manage peserta yang berjumlah 38 Parpol. Dan sekali lagi terlalu banyak intervensi politik yang menjadikan sistem politik di negeri ini bakalan jauh dari sehat dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan.

Beberapa Alasan

Para penemu teori-teori demokrasi klasik seperti Plato, Aristoteles dan lainnya selalu membincangkan bagaimana menciptakan konsep dan model demokrasi yang efisien, dan pada masa itu mulailah berkembang model-model demokrasi langsung, akan tetapi seriring dengan proses evolusi manusia dan negara bangsa, hampir tidak mungkin menjalankan konsep tersebut, maka muncullah konsep baru yang disebut sebagai demokrasi perwakilan , dan sampai saat ini konsep tersebut tetaplah eksis dan menjadi mainstream ide-ide mengenai demokrasi di seluruh dunia.

Hal yang paling pokok dalam konsep demokrasi perwakilan adalah logika representasi (mewakili-red), yang dimaksud logika representasi dalam ranah politik, bahwa betul yang bersangkutan mewakili daerah asalnya bukannya meng-impor dari daerah lain kemudian dijadikan wakil parpol dari daerah yang sama-sekali secara historis, kultural, teknis dan penguasaan daerah/geografis tidak dikuasi oleh caleg tersebut.

Kelemahan juga ditunjukkan oleh sistem pemilu kita, sistem proporsional terbuka memungkinkan untuk hal tersebut terjadi, berbeda misalkan jika sistem distrik yang diterapkan, maka logika yang terjadi adalah tidak ada pilihan lain, caleg-caleg yang berinvestasi panjang di daerah pemilihan tersebut, mereka akan lebih menguasai wilayah dan menjadi pemenang.

Selain dari beberapa alasan diatas menurut saya terdapat dua alasan utama bagi para pemilih untuk tidak memilih caleg-caleg impor tersebut, beberapa alasan tersebut adalah, Pertama dari dimensi historis-kultural, hampir tidak mungkin caleg impor atau caleg yang berasal dari d daerah lain dapat mewakili daerah yang merujuk pada latar belakang sejarah bukan merupakan bagian dari dirinya. Misalkan saja jika sehari-hari kita tinggal di Surabaya atau Medan bagaimana mungkin kita dapat mewakili pemilih di Lampung. Dalam dimensi kultural, sebagai bagian dari logika representasi, maka menjadi sebuah kewajaran jika para caleg tersebut secara kultur juga merupakan bagian dari daerah yang diwakilinya. Misalkan kompetisi di derah pemilihan I Lampung, maka seharusnya parpol meletakkan kadernya yang minimal tinggal dan secara kultural dekat dengan situasi dan kontektualitas daerah pemilihan I Lampung tersebut.

Kedua dimensi teknis, hal ini terkait erat dengan kemampuan terhadap penguasaan daerah yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk melakukan pemetaan masalah. Hampir tidak terbayang jika para caleg impor tersebut kelak menjadi anggota legislatif, dengan kemampuan penguasaan wilayah yang diwakilinya jauh dari kurang, bagaimana mungkin sang legislator tersebut mampu memetakan masalah di wilayah tersebut. Dan yang akan terjadi kemudian selama lima tahun kita akan diwakili oleh para legislator yang tidak mengerti masalah apalagi menyelesaikan masalah tersebut, Wawlahua’lam Bishawab.

Komentar

Postingan Populer