BBM DAN (DIS)INSENTIF POLITIK SBY-JK

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Terdapat hal yang menarik untuk diikuti menilai kiprah pasangan SBY-JK (Presiden dan Wapres RI) terutama sosok Yudoyono, dalam beberapa minggu terakhir, setidaknya langkah politik yang menurut saya layak untuk dicermati apakah hal ini akan menjadi sebuah insentif-disinsentif politik atau mungkin ini adalah sebuah langkah riil politik yang merupakan wujud dari keseriusan SBY-JK untuk menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat.

Hal yang saya maksudkan disini adalah, kebijakan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah langkah yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Indonesia, bahkan tercatat tiga kali pemerintahan SBY-JK menurunkan harga BBM.

Beberapa media baik lokal ataupun nasional beberapa hari ini menurunkan headline mengenai kembali turunnya harga BBM, selaras dengan itu, ratting SBY kembali naik sebagai kandidat kuat Capres 2009, dua lembaga survey baru-baru ini, Reform Institute dan Cirus Surveyor Group kembali menempatkan sosok SBY sebagai capres yang paling electable. Merujuk survey Cirus Surveyors Group SBY masih teratas dengan perolehan 36,99 persen, Megawati 16,2%, Sri Sultan 6,47%, Prabowo 5,2%, Wiranto 4%, dan Sutiyoso di posisi terbawah dengan perolehan 0,35% sebagai Capres 2009.

Reform Institute juga misalkan juga menempatkan SBY sebagai Capres paling electable, dengan angka SBY 42,18%, Megawati Soekarnoputri 16,67%, Sri Sultan HB X 10,548%, Prabowo Subianto 7,88%, Wiranto 4,33%, Hidayat Nurwahid 2,06%, Amien Rais 2,06%, Jusuf Kalla 1,49%, Akbar Tandjung 0,87%, Abdurrahman Wahid 0,83% Sutiyoso 0,17%, Surya Paloh 0,17%, Lain-lain 10,81%.

Walaupun survey kedua lembaga ini memempatkan profil SBY sebagai yang terdepan tapi ini harus diingat survey ini sifatnya sangat dibatasi dengan waktu, kemungkinan pergerakan atas elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat dapat saja bergerak cepat naik dan turun.

Survey akan sangat valid ketika dilakukan minimal sebulan menjelang pemilihan presiden dan pada bulan maret, april dan mei adalah posisi genting buat pemerintahan SBY-JK dan sosok SBY tentunya sebagai kandidat Presiden.

Ditambah lagi apabila prediksi para pengamat ekonomi yang menyatakan gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat krisis finansial di Amerika Serikat baru akan terjadi pada bulan-bulan tersebut. Harus diingat secara teoritik, tentunya elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat incumbent sangat dipengaruhi kinerja ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat diakhir masa jabatan.


Insentif Politik VS Disinsentif Politik

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar negara ini sudah lebih baik selama empat tahun kepemmpinan SBY-JK? Banyak aspek yang menjadi bisa menjadi bahan renungan terhadap hal tersebut dalam konteks sosial-ekonomi misalkan mulai dari naiknya-turunya BBM, kasus gizi buruk, sampai dengan busung lapar yang melanda negara ini.

Dalam konteks politik kelanjutan demokratisasi di Indonesia setidaknya menimbulkan sebuah pesimisme bahkan sebagian besar pengamat dengan berani mengatakan bahwa transisi demokrasi ini bukannya akan berakhir dengan demokrasi yang maju akan tetapi berakhir model-model elektokrasi (sebuah paham mengedepankan pemilihan umum).

Sebagai contoh terbaru misalkan, bagaimana kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil Pemilukada dibeberapa daerah lain seperi Maluku, Sulsel dan Sulbar mewarnai hari-hari kelam transisi demokrasi di Indonesia, tapi sekali lagi merujuk pandangan almarhum Cak Nur there is no instant democracy (tidak ada demokrasi yang instan) semua mesti belajar dan yang paling penting adalah sikap konsisten mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang maju tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apapun yang dilakukan SBY-JK dan partainya terhadap beberapa keberhasilan kepemimpinan SBY-JK selama ini seperti keberhasilan menekan tingkat korupsi, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran anggaplah hal itu sebagai insentif SBY-JK dan partai pendukungnya yang telah bekerja selama empat tahun ini dan sah-sah saja hal itu dijadikan tema-tema penting untuk meraih masa politik menjelang Pemilu 2009.

Begitupun sebaliknya jika selama kurang lebih 100 hari kedepan pemerintahan ini mengalami sebuah guncangan baik secara ekonomi dan politik dan kemudian SBY-JK serta partai pendukungnya juga akan mengalami kemerosoran popularitas dan elektabilitas maka hal itu juga merupakan disinsentif yang akan diterima SBY-JK dan Partainya sebagai incumbent.

Pada bagian lain, selama ini menjadi kritik tajam saya terhadap format sistem politik di negara ini yang selalu memberikan tempat bagi partai-partai politik yang tidak berani bersikap dalam mainstream politik praktis negara ini, dan SBY-JK serta partai pendukung pemerintah ataupun siapapun rezim yang berkuasa akan selalu memeroleh insentif politik dalam mainstream politik yang abu-abu tersebut.

Andaikata pasca pemilu 2004 ada satu atau dua partai politik saja yang berani menyatakan diri dari awal sebagai oposisi (bukan karena kalah tentunya) dan berdiri tegas serta berani berbeda dengan pemerintah, maka SBY-JK dan partai pendukungya tersebut tidak bisa dengan mudah menuai insentif politik menjelang Pemilu 2009.

Dan bagi parpol pasca Pemilu 2009, inilah sebenarnya fenomena prilaku partai politik pasca pemilu 2004 yang tidak layak ditiru, berani bersikap sebagai bagian dari strategi pemenangan merupakan sebuah keharusan bagi partai-partai politik, terinspirasi oleh jargon Obama yang selalu dikatakannya dalam setiap kampanye, Change, We Need, berubahlah maka partai yang berani menjadi oposisi kedepan akan memeroleh insentif politik pada pemilu 2014..Wawlahua’lam Bishawab.

Komentar

Postingan Populer