BELAJARLAH PADA POLITIK THAILAND

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Dan syukurlah, akhirnya kejadian Tianamen di belahan Tingkok sana, tidak sampai terjadi di negara yang saya kenal sangat indah ini, dan akhirnya PM Somchai Wongsawat diminta secara legawa mundur dari tampuk kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam kurun waktu tiga tahun setidaknya Politik Thailand telah beberapa kali menyemburkan hawa panasnya, diawali dengan skandal penjualan saham Shirm Corp oleh Thaksin Sinawatra pada gergasi besar Singapura Temasek Holdings, Penggulingan secara konstitusional PM Samak Sundarajev dan yang terakhir mundurnya PM Somchai Wongsawat.

Kudeta adalah bagian yang tidak pernah terlepaskan dari tradisi politik Thailand. Masih dalam ingatan kita manakala banyak aktivis pro demokrasi pada tahun 2006 unjuk rasa besar-besaran menuntut Thaksin Sinawatra Mundur kala itu dari kursi Perdana Menteri, beberapa alasan ekonomi-politik membuat PM Thaksin Sinawatra pun akhirnya harus bertekuk lutut oleh kudeta tidak berdarah Militer dibawah Jenderal Sonthi yang begitu kharismatis.

Thailand sebuah Negara yang begitu eksotis alamnya sehingga hampir setiap hari Bandara Internasional Swarnabhumi dan Stasiun Kereta Api Lamphong dipadati oleh para wisatawan yang hanya sekedar ingin menikmati alamnya, Negara dengan penduduk yang ramah itupun selalu membuka gerbangnya untuk para wisatawan asing ataupun orang asing yang ingin melihat dari dekat bagaimana eit-elit politik Thailand berpolitik.

Sebagai sebuah Negara yang tidak pernah merasakan penjajahan maka sangat lumrah jika base dan supra struktur Thailand dibangun berdasarkan nilai-nilai monarki kerajaan Sukhotai yang feodal dan keras tanpa dipengaruhi oleh kolonialisme, saya teringat bagaimana seorang pemerhati sejarah politik Thailand, Professor Nik Anuar, bercerita bagaimana kerasnya militer Thailand menangani gerakan-gerakan separatis di Thailand selatan, sampai kemudian terjadi perstiwa Jum’at kelabu thak bai.

Belajar dari Politik Thailand

Militer dan tradisi monarki Kerajaan Sukhotai adalah dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan politik Thailand, untuk lebih memahami bagaimana peran Militer dan nilai-nilai monarki Kerajaan Sukhotai dalam Politik Thailand, Saya akan sedikit menggambarkan perjalanan politik negara ini dari masa lampau sampai dengan politik Thailand Kontemporer.

Dimulai dengan kerajaan Sukhotai pada tahun 1250 kemudian dilanjutkan oleh kemaharajaan Ayudha pada tahun 1351. Sekitar tahun 1767 sampai dengan 1855 adalah masa di mana kemaharajaan Thonburi atau Bangkok berkuasa. Bangkok atau masyarakat Thailand juga sering menyebutnya sebagai Thonburi adalah sebuah bentuk kemaharajaan lanjutan setelah kemaharajaan Ayudya Runtuh. Berangkat dari sisi kultural itulah yang kemudian membuat peristilahan atau kata Bangkok diabadikan menjadi nama ibukota negara Thailand.
Momentum demokratisasi politik Thailand dimulai pada tahun 1932 ketika terjadi reformasi politik untuk menggulingkan rezim monarki absolut. Terdapat 2 (dua) tokoh dibalik reformasi politik tersebut yaitu Phibun Songkram dari pihak militer dan Dr. Pridi Phanomyong dari pihak sipil. Momentum itu yang menjadikan Thailand kelak menjadi salah satu negara yang penuh dengan teaterikal politik paling panas di kawasan ini.
Apa yang kita saksikan dan baca di banyak media masa dalam maupun luar negeri misalnya menempatkan berita Thailand ini pada posisi yang penting untuk terus kita cermati. Apakah kemudian politik di negara ini akan selalu diwarnai dengan krisis politik? Jawabnya tentu banyak spekulasi yang bisa timbul, akhir-akhir ini saja misalkan pihak oposisi meminta diadakannya pemilihan umum ulang dan tokoh sentralnya adalah Abhisit Vejjajiva, Pria lulusan Oxford University menyatakan diri siap mengambil alih kekuasaan di negeri gajah tersebut untuk menjadi Perdana Menteri selanjutnya menggantikan Somchai Wongsawat.
Kita juga dapat belajar pada kemenangan Thaksin Sinawatra pada pemilu yang kedua kalinya kala itu, membuktikan bahwa kharisma politik terkadang jauh diatas segalanya, padahal jika kita simak lebih lanjut kronisme dan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Thaksin Sinawatra sebagai Perdana Menteri kala itu sudah sampai pada posisi yang akut.
Satu hal kelebihan Thaksin Sinawatra adalah kemampuannya untuk mengelola dan meningkatkan taraf hidup rakyat Thailand serta mengangkat harkat masyarakat Thailand di publik Internasional, kedua hal tersebut yang telah mampu membuat rakyat Thailand terkesima dengan kepemimpinannya dan melupakan sisi negatif dari kepemimpinan Politik Thaksin Sinawatra.
Satu hal lagi yang menarik untuk dijadikan sebuah pembelajaran politik tentunya, jika di Thailand institusi Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu satu tahun dapat memaksa mundur dua Perdana Menteri sekaligus, Somchai Wongsawat dan Samak Sundarajev. Hal ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa hukum mesti ditegakkan diatas kepentingan politik bukan sebaliknya, logika hukum diintervensi logika politik.
Pada akhirnya jika kemudian setiap waktu terus terjadi kudeta di Thailand dan kemudian siapapun yang menjabat sebagai Perdana Menteri akan selalu turun tahta tanpa kepastian, seberapa lama waktu menjabat, maka hal ini akan menambah daftar panjang perjalanan politik Thailand yang selalu diwarnai oleh ketidaktentuan supra struktur politik negara tersebut. Dan hikmahnya adalah, tidak ada kawan dan musuh yang abadi dalam politik yang abadi dalam politik adalah kepentingan. arizka@unila.ac.id
Wawlahua’lam Bishawab

Komentar

Isma Ae Mohd mengatakan…
aku pun naik bosan

Postingan Populer