MENGURAI KONFLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

Sebenarnya sulit untuk merespon dan ataupun mengurai persoalan konflik Indonesia dan Malaysia. Pada tahap awal saya beranggapan bahwa persoalan konflik kedua negara ini seolah “dipelihara” dan juga menganggap isu ini adalah isu“karbitan” yang setiap saat sengaja dimainkan untuk meredam persoalan bangsa yang lebih penting dan genting, katakanlah untuk kepentingan sesaat, walaupun saya tidak bisa menduga ini kepentingan siapa?dan milik siapa?

Namun setelah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Kamarulzaman Askandar (Koordinator Asia Tenggara utuk Studi Perdamaian) dalam milist Aceh Institut dan mendengar adanya sweeping warga Malaysia di Indonesia, saya-pun akhirnya mencoba kembali mengetuk minda (alam pikir) memori lama terhadap persoalan konflik kedua negara.

Kedua negara adalah saudara serumpun, sering ada adagium lawas bahwa Malaysia adalah adik dan Indonesia berperan sebagai Kakak. Dan masyarakat Malaysia-pun sangat mengakui hal tersebut, bahkan jika kita mau jujur keberhasilan pembangunan Malaysia saat ini sangat terbantu dengan adanya warga negara Indonesia di negeri jiran tersebut. Bolehlah mungkin secuil kalimat dalam bahasa Inggris yang berbunyi Without Indonesian, Malaysia is Nothing kita alamatkan ke negara jiran tersebut, sangat tendensius kalimat ini tapi memang itu realitasnya.

Beberapa Persoalan Klasik

Terdapat beberapa penyebab Indonesia dan Malaysia terus dalam nuansa konflik, persoalan klasik tersebut adalah: Pertama, Persoalan Klaim budaya. Dalam buku berjudul Nusantara (Sejarah Indonesia) karangan Bernard H.M Vlekke nenek moyang Nusantara adalah bangsa Melanesia yang kemudian berbaur dengan kelompok imigran pertama yang mendatangi nusantara yaitu suku bangsa Vedda (suku bangsa yang ditemukan juga di Ceylon-Srilangka).

Pada tahapan ini sangat sekali valid datanya jika nenek moyang Indonesia dan Malaysia berasal dari kelompok suku yang sama, bukti ini didukung dengan sebuah fakta bahwa kedua negara masuk dalam gugus Nusantara.

Budaya jika didefinisikan secara sederhana adalah segala macam hasil karya, cipta dan karsa manusia. Dalam pandangan saya seharusnya budaya itu anti hegemoni, dan budaya juga tentunya manganut asas lintas batas (passing over) waktu dan tempat, begitupun maknanya tidak ada yang dapat meng-klaim sekaligus memaksa untuk memiliki budaya tersebut.

Itulah esensi budaya sesungguhnya. Sebagai contoh tarian Barongsai, hampir semua negara di dunia yang terdapat warga Tionghoa memainkan tarian ini sebagai bagian dari culture respect. Bahkan setiap tahun diadakan festival Barongsai dan perlombaan keterampilan Barongsai. Hampir setiap tahun pula peserta dari Hong Kong maupun Daratan Cina tidak pernah menang, dikalahkan oleh peserta yang bukan berasal dari negara Negara Native Chinesse, sebenarnya ini aneh tapi itulah realitas budaya yang anti hegemoni.

Oleh sebab itu dalam memandang persoalan kekinian seperti persoalan Batik, Reog, Pedet dan lainnya menurut pandangan saya kita perlu sedikit dewasa dalam menyikapinya. Sekali lagi Masyarakat Tionghoa tidak pernah protes sekali-pun mengenai pemakaian tarian Barongsai dalam iklan-iklan wisata Malaysia pada jaringan televisi Internasional.

Mungkin akan lebih baik jika kita mengambil hikmah positif bahwa dengan munculnya beberapa budaya Indonesia dalam iklan-iklan pariwisata Malaysia, Indonesia telah terbantu secara tidak langsung di-iklan-kan oleh Pemerintah Malaysia, tinggal bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Budaya lebih jeli melihat hal tersebut sebagai sebuah potensi yang mesti “disambut” dengan iklan serupa yang dimunculkan oleh Kementerian Pariwisata dan Budaya.

Kedua, persoalan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Beberapa waktu setelah kasus penyiksaan TKI terhadap Nirmala Bonat yang menghebohkan, saya dan beberapa teman pada waktu itu berinisiatif mencoba menemui Nirmala Bonat di penampungan TKI bermasalah KBRI Kuala Lumpur. Dan syukurlah walaupun sebentar saya sempat berdialog dengan Nirmala Bonat, sedih sekaligus haru menyertai diskusi kami pada waktu itu, memang harus diakui apa yang dilakukan majikan Nirmala terhadap dirinya adalah sebuah kekejaman kemanusiaan sungguh diluar batas kewajaran manusia.

Tapi well, mari kita lihat persoalan TKI ini dengan hati yang jernih dan lebih tenang. Terdapat lebih dari satu juta TKI kita yang bekerja di negeri Jiran dan kalaupun kita mau jujur TKI yang bermasalah tidaklah lebih banyak dari TKI yang sukses, hanya saja media view yang kemudian membuat persepsi kita sedikit cenderung negatif terhadap kasus-kasus seperti ini.

Pada bagian lain sebenarnya banyak sekali TKI yang berhasil dan sukses namun tidak ter-cover oleh media dengan baik. Secercah harapan itu ada manakala pemerintah menunjuk tokoh buruh Jumhur Hidayat sebagai kepala BNP2TKI. Semoga saja kerja-kerja BNP2TKI lebih baik dan lebih keras lagi menyelesaikan persoalan ini.

Bagi saya yang lebih penting sebenarnya kritik kita alamatkan kepada EPG (Eminent Person Group) Indonesia-Malaysia yang sampai hari ini belum maksimal memainkan perannya. Seharusnya peran rekonsiliasi dan brigding the gap antara Indonesia dan Malaysia dapat dimainkan dengan baik oleh para punggawa EPG.

Ketiga, persoalan perbatasan kedua negara. Dalam konteks ini terdapat beberapa saran yang dapat dicoba pemerintah bagi meminimalisir persoalan konflik perbatasan. Pertama, dalam konteks hubungan bilateral kedua Perairan Ambalat ataupun pulau-pulau sejenis lainnya seharusnya direspon secara positif sebagai bentuk dari Fanatisme-Nasionalisme tidak sempit dan jauh dari semangat nativistik. Kedua, peyelesaian dengan cara diplomasi mungkin akan lebih beretika dan beradab ketimbang masing-masing negara unjuk kekuatan militer. Media Mahkamah Internasional dapat kita gunakan sebagai model penyelesaian hukum konflik kedua negara. Ketiga, Pengalaman dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, kita baru tersadar bahwa betapa pentingnya kajian yang lebih intensif terhadap sejarah Indonesia seharusnya menjadi prioritas utama. Melibatkan lembaga-lembaga penelitian seperti Universitas untuk memberikan masukan bagi menyelesaikan persoalan-persoalan negara seharusnya lebih diutamakan. Keempat, keharusan untuk melakukan “mapping” kembali terhadap daerah teritorial Republik Indonesia. Selama ini pemerintah seolah-olah tidak ambil peduli dengan wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga yang pada akhirnya sering menimbulkan konflik yang tidak terduga.

Keempat, persepsi mengenai High Profile orang Malaysia. Kalimat Malaysia Boleh merupakan slogan negara yang sering sekali terdengar bagi membangkitkan nasionalisme negara ini. Malaysia 2020 adalah sebuah visi yang dicanangkan oleh Mahathir Mohammad, mengenai hal ini secara formal ditulis oleh Mahathir Mohammad lewat bukunya yang berjudul A new deal for Asia.

Visi ini terus dilaksanakan dengan konsisten oleh Malaysia. Dimulai dengan membangun sumber daya manusia dan menggalakkan pembangunan di berbagai bidang dengan simbol-simbol kemajuan sebuah negara.

Momentum Bangsa Jepang yang mampu mengalahkan Bangsa Eropa dalam perang dunia pertama menjadi inspirasi dasarnya. Dalam konteks ini seharusnya, Indonesia dan Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran penting, bagaimana Malaysia berhasil membangun sebuah Blue Print dan Platform kenegaraannya dengan visi yang jelas, menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 bahkan mereka bercita-cita menjadi negara muslim pertama yang memiliki stasiun luar angkasa.

Iktibar apa yang seharusnya menjadi pemacu semangat ke-Indonesia-an untuk mengejar ketertinggalan itu, menjadi lebih baik dari Malaysia adalah tugas kita bersama melalui representasi Pemerintah dan we have to start now kita harus memulai sekarang. Dan saya yakin selaras dengan slogan 100 tahun kebangkitan nasional “Indonesia Bisa”.

Jika Malaysia Boleh Mengapa Indonesia tidak bisa. Sebagai penutup mungkin sebuah lagu lawas Kla Project dapat mewakli hati kedua bangsa yang sedang hangat berkonflik ini…harusnya kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah…Wawlahua’lam Bishawab

Komentar

Postingan Populer