REFLEKSI POLITIK LAMPUNG TAHUN 2009

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen IP Unila dan Kajur Ilmu Pemerintahan FISIP Univeritas Muhammadiyah Lampung)

Dalam menilai kinerja demokrasi di suatu tempat biasanya terdapat 3 (tiga) variabel yang dipakai sebagai tolak ukur, pertama adalah indikator yang melihat tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilukada, kedua indikator tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif Nasional dan ketiga indikator tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden. Dalam konteks pembangunan demokrasi lokal maka dua indikator yaitu tingkat partisipasi atau voter turn out dalam konteks Peemilikada dan Pemilu Legisalatif baik nasional maupun lokal menjadi sangat penting.

Jika kita mencermati beberapa Pilkada di tanah air belakang ini, kita semua menjadi semakin miris manakala pemimpin yang dihasilkan dari proses-proses yang sangat demokratis tersebut ternyata jauh menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Pilkada baik untuk level Gubernur, Bupati dan Wailkota pada awalnya diciptakan sebagai wahana rekrutmen politik untuk mencari pemimpin politik yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sebagai pemimpin daerah.

Banyak kalangan dalam dan luar negeri berpendapat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap memiliki progres kemanjuan yang luar biasa akan tetapi sangat disayangkan karena progresivitas tersebut hanya pada sisi formalisme demokrasi saja dan tidak diikuti oleh kemajuan dari sisi pemahaman akan substansi demokrasi.

Fenomena semakin mengingkatnya golput pada awalnya, Pilkada (Gubenur, Bupati dan Walikota) sebenarnya di setting untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki legitimasi tinggi, akan tetapi fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa asumsi awal yang dibangun tersebut jauh dari realita. Bagaimana misalnya pemimpin politik yang dipilih dari cara yang demokratis (pilkada-red) mempunyai legitimasi kuat untuk menjalankan pembangunan jika angka golput melebihi angka yang memilih pemimpin tersebut.

Pembangunan dapat terlaksana jika legitimasi politik kuat akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di tanah air. Merujuk pada data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah 22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009.

Dan ketika melihat hasil Pilkada Gubernur Lampung tahun 2009 angka partisipasi politik hanya mencapai 66,67%, angka ini berada pada range rata-rata persentase golput Pilkada yang diperkirakan mencapai angka 25-35 persen. Salah satu persoalan mendasar golput yanh cukup tinggi pada pilkada adalah kemungkinan kejenuhan masyarakat yang terus menerus dihadapkan pada event-event pilkada.

Semenjak reformasi politik berlangsung sejak tahun 1998, sudah dua kali negara ini mengadakan pemilihan legislatif nasional. Pemilihan legislatif nasional dilakukan untuk memilih para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan mewakili daerah pemilihan Provinsi Lampung. Terdapat 18 orang anggota DPR-RI yang akan mewakili daerah pemilihan Lampung. Daerah pemilihan lampung terbagi menjadi 2 (Dua) DP yaitu DP Lampung I dan DP Lampung II.

Merujuk pada grafik maka didapatkan angka partisipasi politik untuk pemilihan legislatif nasional mencapai angka 76,6% pada tahun 2004 dan angka partisipasi politik itu (voter turn out) mengalami penurunan mencapai 0,85% menjadi 75,75% pada tahun 2009. Penurunan angka partsipasi politik pada tahun 2009 masih merupakan angka yang dapat ditoleransi mengingat dalam beberapa kasus di provinsi lain angka partisipasi politk untuk pemilihan legislatif nasional turun dengan sangat signifikan.

Indonesia telah melaksanan 2 (dua) kali pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih pada saat itu menyisihkan pasagan Megawati dan Hasyim Muzadi. Walaupun pemilihan presiden langsung pada saat itu berlangsung dua putaran angka partisipasi politik pada saat itu mencapai 77,01%. Pada pemilihan Presiden secara langsung tahun 2009 angka partispasi politik menurun menjadi 75,1% walaupun Pilpres hanya berlangsung 1 (satu) putaran saja.

Banyak alasan yang menyebabkan tingkap partisipasi politik pada Pilpres tahun 2009 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004, salah satu aspek yang menonjol adalah karena persoalan perubahan tata cara pemungutan suara yang dilakukan dengan cara menconteng yang sebelumnya dicoblos, sosialisasi yang belum maksimal oleh KPU dan KPUD menyebabkan hal itu terjadi. Disamping persoalan sosialisasi yang minim persoalan lainnya adalah kejenuhan masyarakat dalam event-event pemilu.

Komentar

Postingan Populer