Menata Ulang Pilkada

Arizka Warganegara
Dosen Universitas Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung

Apa tujuan demokrasi di Indonesia? Demikianlah pertanyaan seorang expert studi Asia Tenggara dalam sebuah diskusi. Pertanyaan "sang" expert tersebut itu diajukan kepada seorang dosen Universitas Lampung yang kebetulan sedang melakukan penelitian dan riset mengenai perjalanan demokratisasi di Indonesia.

Saya pun menjadi tercengang dengan pertanyaan spontan dan kedengaran "usang" tersebut, sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat filosofis dan sulit untuk menjawab. Apalagi hari ini Indonesia baik dalam indeks korupsi dan level kesejahteraan masih saja belum bergerak kearah yang lebih baik.

Laporan terbaru Political Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong beberapa waktu yang lalu menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di Asia. Hal ini semakin menasbihkan bahwa ada yang salah dalam arus besar demokratisasi di Indonesia hari ini. Padahal jika kita mau jujur level korupsi dan tingkat kesejahteraan menjadi salah satu indikator penyelenggaraan demokrasi.

Sebagai contoh yang mutakhir adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang telah berlangsung di Indonesia semenjak tahun 2005 tepat setahun setelah diberlakukakannya UU NO. 32 Tahun 2004. Sampai hari ini sudah lebih dari 450-an kabupaten/kota termasuk juga provinsi yang melaksanakan pilkada.

Memasuki tahun 2010 adalah tahap kedua pelaksanaan pilkada di Indonesia. Banyak hal yang mesti dibenahi dalam konteks penyelanggaraan pilkada, sebagai contoh pemborosan APBD, konflik sosial dan etnis akibat penyelenggaraan pilkada, konflik hukum akibat ketidakpuasan hasil pilkada dll.

Dari total lebih dari 450-an kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan pilkada hanya beberapa saja yang relatif kesejahteraan warganya meningkat seperti contoh di Musi Banyuasin dan Jembrana dan itu pun setelah dikaji bukan merupakan implikasi langsung dari sistem akan, tetapi lebih karena kepemimpinan yang kuat kepala daerahnya.

Keberanian bupati Jembrana untuk memberikan pendidikan gratis, kesehatan murah, dan akses pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya bukan disebabkan karena sistem akan tetapi pure merupakan kepemimpinan yang visioner dari sang bupati.

Nah, itu semua bisa tercapai ketika sang bupati, wali kota ataupun gubernur ditopang oleh legitimasi politik yang kuat dari masyarakatnya, bagaimana mencapai legitimasi yang kuat? Tentunya juga harus dibarengi dengan tingkat partisipasi politik pemilih yang tinggi. Pada bagian lain ini pun menjadi masalah lanjutan dari pelaksanaan pilkada di mana angka partisipasi pemilih (voter turn out) rata-rata pelaksanaan pilkada di Indonesia masih jauh dari memuaskan.
Beragam uraian di atas mengenai pilkada dimulai dari pemborosan APBD sebagai implikasi dari penyelenggaraan pilkada, konflik sosial dan etnis akibat penyelenggaraan pilkada, konflik hukum akibat ketidakpuasan hasil pilkada sampai pada tingginya angka golput menjadi wacana serius ataupun alasan yang masuk akal untuk melakukan penataan ulang terhadap pilkada baik dari sisi legal-formal, masyarakat politik (political society), masyarakat ekonomi (economic society), dan masyarakat sipil (civil society).

Merujuk pada fenomena di atas terdapat beberapa usulan yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi beberapa masalah serius yang muncul akibat penyelenggaraan pilkada, antara lain:

Pertama, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung baiknya hanya sampai pada level kabupaten dan kota saja, sementara itu pemilihan gubernur dapat dilakukan dengan model penunjukan langsung oleh presiden dengan sebelumnya DPRD provinsi mengusulkan 2 (dua) nama atau dapat juga secara murni presiden menunjuk langsung gubernur. Hal ini dimungkinkan karena dalam format kenegaraan kita gubernur merupakan perwakilan Pemerintah Pusat. Untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) antara gubernur dan bupati/wali kota sebaliknya usulan ini dibarengi dengan pemberian kewenangan yang besar terhadap gubernur untuk dapat mengontrol bupati/wali kota.

Kedua, penyelenggaraan pemilu nasional (baik presiden atau legislatif) akan sangat mungkin dibarengi dengan penyelanggaraan pilkada sehingga secara ekonomis pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih ekonomis dan tidak membuang banyak biaya. Sebagai contoh di India. Dosen Unila, Syafaruddin, misalkan, menghitung di India saja penyelenggaraan pemilu hanya mengeluarkan 1 dolar AS/pemilih, di Indonesia setelah dihitung secara detail negara mengeluarkan biaya hampir 12 dolar AS/pemilih. Menjadi sangat miris manakala kenyataannya angka golput juga cukup tinggi. Bayangkan jika di setiap daerah angka golput mencapai 30 persen dikalikan saja dengan 12 dolar AS berapa banyak uang negara harus terbuang percuma.

Ketiga, mesti ada UU yang sendiri dan spesifik aturannya mengenai penyelenggaraan pilkada jika selama ini aturan yang besifat makro mengenai pilkada hanya menggunakan UU NO. 32 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 2008, dan beberapa buah aturan KPU saja antara lain Peraturan NO. 68 Tahun 2009 yang sangat tidak spesifik sehingga menimbulkan multiinterpretasi dan akhirnya berakibat pada konflik pilkada. Sebaiknya aturan mengenai pilkada yang lebih komprehensif dan detail diatur dalam UU tersediri dan tidak merupakan subbagian dari UU pemerintah daerah sehingga konflik akibat multiinterpretasi aturan tidak terjadi lagi.

Keempat, mendorong civil society organization (CSO), ilmuwan, praktisi politik, dan pemangku kepentingan lain memberikan pemahaman pendidikan politik yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga regulasi pilkada, fatsoen atau etika berpolitik dipahami dengan lebih baik.
Akhirnya kita tetap punya harapan bahwa pilihan-pilihan politik masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan bermartabat. Masyarakat tidak lagi mendasari pilihan-pilihan politik hanya pada sodoran money politics, akan tetapi memilih dengan menggunakan rasionalitasnya untuk Indonesia lebih baik tentunya. Wallahualam Bissawab

Komentar

Postingan Populer