PANCASILA DAN MODAL AWAL BERDEMOKRASI


Oleh:
Arizka Warganegara
Dosen FISIP Universitas Lampung

Pancasila sebagai ideologi negara seringkali menjadi tanda tanya soal “keampuhan dan kesaktiannya”

Tidak mengherankan sejak merdeka tahun 1945 Indonesia tidak kunjung menjadi negara adidaya,adil dan makmur, padahal jelas sekali dalam amanah Pancasila terkandung beragam argumen soal kesejahteraan,keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.


Sejarah Pancasila pun secara normatif merupakan implikasi dari perkembangan ideologi besar dunia terutama setelah revolusi Industri. Ketika revolusi industry melanda Inggris dan kapitalisme menjadi ideologi yang diminati oleh kaum borjuis (kaya), Karl Marx menjelma menjadi sosok yang dianggap sebagai penolong bagi kaum proletar (miskin) saat itu.

Ide Marx mengenai reformasi policy untuk buruh ditentang habis-habisan oleh kaum borjuis hampir tidak ada celah ide itu masuk ranah Parlemen.Dan akhirnya kaum Marxist mengubah pola perjuangan mereka melalui tulisan dan gerakan-gerakakan ekstra parlementer.

Lebih lanjut perjuangan ini pun tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan untuk mengubah suratan takdir kehidupan buruh pada masa itu.Pada akhirnya muncul sosok Eduard Bernstein yang mengubah mind set perjuangan kaum Marxist dengan pendekatan yang lebih realistis dan terukur.

Walau menurut sebagian pendukung Karl Marx yang dilakukan oleh Bernstein dipandang sebagai pengkhianatan terhadap Marxisme. Faktanya, pendekatan Bernstein dengan memodifikasi cara pandang dan model gerakan menuai sukses di Eropa.

Setidaknya sampai hari ini ide-ide brilian Bernstein melakukan transformasi nilai Marxisme menjadi pendekatan dan gerakan yang lebih aplikatif dan diwujudkan dalam ideologi demokrasi sosial membawa keberhasilan beberapa partai politik sosdem di Eropa seperti partai buruh di Inggris dan Social Democratic Party di Jerman.

Pada masa itu ide Bernstein sangat sederhana,Bernstein memodifikasi dan mentransformasi Marxisme ke dalam gerakan intra parlementer. Gerakan politik akan ada makna dan bargaining ketika hal tersebut ditransformasi dalam gerakan politik dan ikut serta dalam mekanisme pemilihan umum. Dan bagaimana dengan Pancasila? Masihkan hanya sekedar ide atau sudah menjadi nilai yang bertransformasi seperti halnya demokrasi sosial di Eropa.

Pancasila Ideologi Modern

Pada saat Eropa akhir tahun 1940-an mulai kembali stabil dan mulai familiar dengan ideologi ekletik demokrasi sosial setelah bertarung habis-habisan dengan Fasisme.

Di wilayah Asia Tenggara sebuah Negara baru,Indonesia, mencoba peruntungan dengan mengelaborasi tiga ide besar dunia, Liberalism, Sosialisme dan Ketuhanan yang kemudian dimunculkan dengan wajah Pancasila.

Muhammad Yamin yang dikenal sebagai salah satu founding father Republik ini berujar dalam rapat besar BPUPKI 29 Mei 1945 Indonesia terbagi dalam tiga tahap, Indonesia pertama berpaham kedatuan (600-1400), Indonesia kedua berpaham keperabuan (1293-1525) dan Indonesia ketiga adalah negara kebangsaan yang berketuhanan.

Untuk menyambung pernyataan Muhammad Yamin kemudian Pancasila diploting sebagai simbol dari ideologi  negara baru yang bernama Indonesia, sebuah ideologi yang membawa misi ketuhanan-keindonesiaan dan kebangsaan. Tidak mudah memang buat Pancasila mengelaborasi ketiga hal tersebut, lebih dari 60 tahun terakhir banyak orang menduga bahwa pancasila telah gagal mengelaborasi ketiga misi tersebut dalam bingkai NKRI.

Sebagai contoh dalam beberapa waktu terakhir riot, bentrok agama, suku dan kerusuhan rasial sering kali terjadi, munculnya kelompok-kelompok politik yang berdasarkan kepada etnisitas dan sebagainya itu membuktikan tesis bahwa ada yang tidak beres dalam proses internalisasi ideologi kebangsaan Pancasila dalam transisi demokrasi di Indonesia.

Belum lagi dalam realitas politik lokal misalkan pertarungan antar elit lokal di beberapa daerah menimbulkan banyak kesengsaraan rakyat dimana letak keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi contoh konkritnya kemandegan internalisasi nilai Pancasila dalam ranah demokrasi lokal di era Reformasi

Kelemahan Pancasila dalam kerangka demokrasi bukan merupakan kelemahan substansial tapi lebih pada sisi praksis dalam implementasi nilai, pasca Muhammad Yamin terjadi kekosongan sosok yang mampu mengelaborasi Pancasila ke dalam dimensi praksis dan menjadikannya ide yang aplikatif.

Pada akhirnya diera 1990-an sosok Nurcholish Madjid mencoba membuat Pancasila menjadi bagian dari demokrasi ala Indonesia. Dalam banyak pertemuan maupun seminar Nurcholish Madjid selalu berbicara mengenai pentinganya membuat sebuah skema bagi menarik konsep nilai demokrasi pancasila yang abstrak tersebut menjadi lebih aplikatif dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.

Menarik dalam pandangan Nurcholish Madjid ada dua nilai Pancasila yang dapat menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar bagi demokrasi ala Indonesia kedua hal tersebut adalah:


Pertama, Prinsip Musyawarah. Menurut Nurcholish Madjid prinsip-prinsip musyawarah sangat menentang sikap hidup absolutisme dan monolitisme hal ini yang merupakan main idea dari demokrasi sesungguhnya. Kita tentunya ingat bahwa demokrasi sangat menentang absolutisme dan monilitisme tadi. Musyawarah menurut Nurcholish Madjid dimungkinkan untuk digunakan bagi mengatasi absolutisme dan monolitisme tersebut tadi. Dengan menggunakan musyawarah bagi mengambil sebuah keputusan politik maka keputusan tersebut akan mempunyai sifat naluriah mengikat kepada semua orang yang telibat dalam pengambilan keputusan tersebut dari pada keputusan diambil didasarkan hanya kepada suara terbanyak saja.

Kedua, Prinsip Permufakatan Yang Adil. Nurcholish Madjid menilai bahwa permufakatan yang adil merupakan hasil akhir dari musyawarah yang sehat dan jujur jadi hal ini dengan tegas menolak jenis-jenis manipulasi, kolusi, korupsi dan buruk lainnya dalam praktek demokrasi temporer. Nurcholish Madjid juga menambahkan bahwa permufakatan harus diambil dengan cara-cara yang baik, jika permufakatan diambil dengan rekayasa tidak sehat maka keputusan yang diambil akan berimplikasi negatif sehingga proses kebaikan-kebaikan demokrasi akan termarjinalkan.

Pada akhirnya untuk kembali meng-elan vital-kan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, menjadi keharusan setiap institusi politik negara lebih mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan prinsip majority voting.

Komentar

Postingan Populer