Dari Mana Harus Memulai P3S?

Arizka Warganegara
(Warga Lampung tinggal di Inggris)

Sebuah terobosan gagasan coba dilakukan oleh pemerintah provinsi lampung dengan me-launch sebuat task force baru yang bernama TIM Percepatan Pembangunan Program Strategis (P3S) Lampung. Sebuah ide yang menarik untuk ditanggapi apalagi dalam konteks Lampung sedang berusahan keras mengejar ketertinggalan diberagam sektor jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia bahkan di Sumatera.

Ada beberapa hal yang menjadi menarik dengan task force Pemerintah Provinsi Lampung ini, Pertama, sebagai orang awam, apakah task force yang dilabeli  sebagai TIM Percepatan Pembangunan Program Strategis (P3S) Lampung ini berdiri sendiri sebagai task force atau TIM P3S merupakan bagian dari SKPD itu sendiri sehingga akan terlihat fungsi dari task force baru ini sebagai dalam bahasa sederhana sebagai koordinator lapangan untuk meng’eksekusi’ dan menyinergikan program kerjas perangkat satuan kerja di Provinsi Lampung.

Kedua, saya menyakini dan menjadi perhatian bagi saya tidak ada relevansinya penambahan task force terhadap output kinerja Pemprov Lampung. Secara sederhana task force ini juga nantinya akan berdampak politis dan birokratis apalagi jika benar isi task force ini adalah pejabat-pejabat unggulan.

Ketiga, saya teringat ketika Pak SBY membuat TIM UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan apakah TIM  Percepatan Pembangunan Program Strategis (P3S) ini mernyerupai TIM UKP4 tersebut. Keempat, apa perbedaan antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan TIM Percepatan Pembangunan Program Strategis (P3S).

Kelima, kelemahan konsep membangun dan pembangunan hampir disetiap wilayah di Indonesia adalah lemahnya eksekusi program, pengawasan dan hampir tidak pernah dibebankan dengan mengejar target, mungkin hanya Dinas Pendapatan Daerah saja yang secara kasat mata mempunyai target pendapatan tertentu karena ada insentif upah pungut yang cukup menggiurkan! Jika kita amati menargetkan sesuatu pada SKPD sekarang menjadi tren kepala daerah ‘cerdas’ di Indonesia sebagai contoh Bupati Banteang atau Walikota Surabaya yang selalu memacu perangkat kerja bekerja berdasarkan target dan kosekuensinya disediakan reward.

Dari mana memulai

Jika melihat pola maka saya melihat kerja TIM Percepatan Pembangunan Program Strategis (P3S) akan berkisar pada sinergi program kota dan kabupaten di Provinsi Lampung bahkan menyiapkan program baru sebagai contoh semangat menjadikan Kota Bandar Lampung beralih status menjadi Kota Metropolitan.

Dalam konteks desentralisasi yang luas dan telah diamalkan di Indonesia melakukan koordinasi program antar kabupaten/kota mungkin saja dilakukan dengan memanfaatkan ‘fasilitas’ musrenbang provinsi dan kabupaten bukan kemudian meminta kabupaten/kota men-setting program kerja mengikuti bahkan copas Progja SKPD Pemerintah Provinsi.

Dalam berita Lampung Post tanggal 16 April 2016, Sinergi dan integrasi kabupaten/kota di sekitarnya menjadi landasan dalam mendukung pembangunan kemudian anggota tim P3S Lampung, Achmad Chrisna Putra, mengatakan pembangunan kota metropolitan akan berdampak besar pada perkembangan kabupaten/kota di sekitarnya sebagai kota satelit (penyangga). Merujuk pada kutipan berita tersebut, kami menilai ada kecemderungan bahwa Pemerintah Provinsi ingin membuat sebuah paradigma pembangunan baru berserta dengan program kerja baru. Jika ini yang dilakukan oleh Tim P3S maka hal ini akan sangat sulit dilakukan apalagi konteks kekinian.

Dimana harus memulai P3S? kami berpendapat bahwa kedua SKPD harus dimaksimalkan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kedua SKPD ini semestinya menjadi satuan kerja yang harus memulai untuk memikirkan dan menyelaraskan beberapa program yang fokusnya pada perbaikan posisi Lampung di tingkat nasional.

Sebagai ilustrasi ide P3S yang ingin menjadikan Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan dan kelak akan mempunyai dampak kemajuan yang meluas terhadap wilayah penyangga  seperti Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Timur apakah hal sudah dipikirkan secara matang?

Pertanyaannya, Pertama adalah kapan target sebagai kota metropolitan Bandar Lampung akan tercapai? Kedua, apakah program kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah diarahkan menuju tercapainya Kota Metropolitan yang setau saya sejauh ini Kota Bandar Lampung sendiri masih dalam konteks menyelesaikan dan memantapkan program internal seperti mengatasai masalah kemacetan, akses pendidikan dan kesehatan gratis? Ketiga, apakah dalam konteks menjadikan Bandar Lampung sebagai kota metropolitan ini kemudian membuat Pemerintah Provinsi membuat sebuah program ekslusif atau kebijakan affirmasi bagi mem-bosting status Kota Bandar Lampung menjadi Kota Metropolitan. Nah jika ini yang terjadi bagaimana rencana kerja Pemprov bagi daerah-daerah lain di Provinsi Lampung? Hal terakhir ini terkait dengan logika desentralisasi luas Kota/Kabupaten yang menganut prinsip tiada intrevensi tersebut.

Saya cenderung menilai daripada membuat program dan task force baru dengan tujuan dan ide baru ada baiknya Pemprov lebih memosisikan P3S atau task force sejenis misalkan seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era zaman Presiden SBY. Sebagai ilustrasi dan langkah awal P3S perlu mendifinisikan dan mengidentifikasi apakah masalah krusial dalam konteks Provinsi Lampung kemudian ini menjadi fokus kerja Pemerintah Provinsi untuk 2 (dua) tahun kedepan.

Sebagai contoh ketika Pemprov fokus pada reduksi kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan warga maka kerja task force khusus yang ditunjuk tersebut memulai dengan menghimpun semua program kerja Kota/Kabupaten yang terkait dengan kedua hal tersebut dan mengawal perkembangan implementasi setiap program kerja Kota/Kabupaten tersebut termasuk juga memberikan asistensi dan dukungan lainnya untuk pencapaian target yang telat ditetapkan oleh masing-masing SKPD Kota dan Kabupaten.

Pada akhirnya bukankah dalam konteks desentralisasi hari ini, fungsi Pemerintah Provinsi hanya sebatas koordinator terhadap kinerja pembangunan Kota dan Kabupaten? Jika Kota dan Kabupaten menurun tingkat kemiskinannya secara otomatis juga posisi kemiskinan provinsi Lampung akan bergerak kea rah lebih baik, oleh karenanya memosisikan Pemprov pada khitahnya akan membuat sinergisitas program akan berjalan dengan lebih relevan.



Komentar

Postingan Populer